Polkam dan HAM

Tahun Politik, Presiden Minta Peran Ulama

Rabu, 13 September 2017 19:26 WIB Penulis: Rudy Polycarpus

ANTARA

PRESIDEN Joko Widodo meminta para ulama membantu pemerintah memasuki tahun politik 2018/2019. Ulama, kata Presiden, miliki peran menjaga suasana kondusif dan kerukunan antarumat di wilayah masing-masing ketika tensi politik meningkat.

Kepala Negara berpesan, dalam tahun politik, jangan sampai ada terjadi lagi upaya perpecahan, mengadu domba, serta penyebaran berita bohong yang berpotensi mengganggu persatuan bangsa.

Demikian disampaikan Presiden ketika bertemu para ulama dan pimpinan pondok pesantren asal Jawa Tengah, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (13/9).

"Kami mohon bantuan seluruh pimpinan pondok pesantren, para ulama, kiai, pimpinan ormas semuanya agar di tahun politik, baik tahun depan maupun tahun depannya lagi bisa kita jaga bersama," ujar Jokowi ketika membuka pertemuan.

Sebelum pemilu serentak 2019, bangsa ini akan menggelar pemilihan kepala daerah serentak di 171 daerah pada 27 Juni 2018. Termasuk di antaranya pilkada di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur yang akan menentukan konstelasi politik nasional pada Pemilu 2019. Bahkan, pada September 2018, sudah ada penetapan calon presiden dan wakil presiden.

"Di Jateng, ada pemilihan gubernur. Kemudian pada September tahun depan itu sudah penetapan. Saya juga baru sadar. Sudah penetapan capres dan cawapres," ujar Kepala Negara.

Perhelatan politik 5 tahunan, sambung Presiden, seharusnya menjadi ajang memperkuat persaudaraan, baik itu ukuwah islamiyah maupun ukuwah watoniyah.

"Jangan sampai karena perhelatan politik antartetangga nantinya tidak rukun apalagi antarumat menjadi tidak kelihatan persaudaraannya. Ini saya kira yang ingin kami sampaikan agar persaudaraan itu, baik ukuwah islamiyah kita ukuwah watoniyah kita jaga bersama," ujarnya. (X-12)

Komentar