Polkam dan HAM

KPK Dukung RUU Penyadapan

Rabu, 13 September 2017 20:23 WIB Penulis: Dero Iqbal Mahendra

Ilustrasi

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mendukung pengaturan kewenangan terkait penyadapan. Namun harus ada aturan perundang-undangan yang mengatur masalah tersebut.

Sebelumnya DPR memunculkan wacana untuk pengaturan masalah penyadapan ini dalam bentuk undang-undang. Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan menyambut positip hal tersebut.

Ia tidak memandang hal tersebut sebagai upaya menghambat kinerja KPK, lantaran hal tersebut sejalan dengan putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK).

"Itu sebenarnya bukan untuk melemahkan. Tetapi memang ada putusan MK yang mengatakan bahwa untuk pengaturan itu harus ada undang-undangnya," ujar Basaria di Jakarta, Rabu (13/9).

Basaria menjelaskan awalnya yang memiliki tugas dalam mengaudit penyadapan KPK adalah Kementerian Kominfo. Namun menurut MK hal tersebut tidak dapat dilakukan oleh putusan di bawah UU. Sehingga perlu ada suatu UU tersendiri terkait dengan kewenangan penyadapan.

Basaria menjelaskan bahwa KPK justru menginginkan adanya UU tersebut karena akan memperjelas hal-hal terkait penyadapan. Namun KPK tidak bisa terlibat dalam prosesnya karena UU tersebut adalah wewenang dari eksekutif (pemerintah) dan legislatif (DPR) dalam proses pembuatannya. Sedangkan KPK adalah lembaga penegak hukum sebagai pelaksana dari UU.

Menanggapi wacana penyadapan tersebut, Kepala Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Lola Ester membenarkan bahwa RUU penyadapan merupakan mandat dari MK, ketika kewenangan penyadapan KPK diujimaterialkan di MK.

"Kalau diatur secara ideal, RUU ini akan membantu, bukan saja kerja KPK tapi juga Kepolisian, Kejaksaan, bahkan BIN dalam melakukan kewenangan penyadapan mereka," tegas Lola.

Ia melihat seharusnya peraturan tersebut tidak akan menghambat dari kinerja KPK dalam melakukan penindakan terhadap pelaku korupsi. Khususnya bila memang aturan tersebut dibuat dengan tujuan untuk membuat jelas due process dalam hal penyadapan.

"Kita liat saja nanti perkembangan pembahasan dan RUU-nya. Kalau ada pasal-pasal yang berpotensi melemahkan KPK, pasti publik akan bereaksi dan mengkritisinya," pungkas Lola. (OL-4)

Komentar