Nusantara

Warga Siberut Tolak Perusakan Hutan

Kamis, 14 September 2017 07:15 WIB Penulis:

ANTARA

WARGA Kabupaten Kepulauan Mentawai dan mahasiswa berunjuk rasa di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Sumatra Barat di Kota Padang, kemarin.

Mereka menolak perluasan hutan tanaman industri di Pulau Siberut.

"Perizinan HTI yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Sumatra Barat sangat merugikan warga. Kebijakan terhadap hutan telah merusak lingkungan dan menyebabkan banjir," papar Daudi Silvanus Satoko, pengunjuk rasa.

Perusakan lingkungan di Siberut terjadi sejak 1970-an setelah pemprov mengizinkan beroperasinya perusahaan di areal hutan.

Perusahaan pertama yang mendapat konsesi hak pengusahaan hutan ialah PT Koperasi Andalas Madani pada 2001.

Setelah itu sejumlah perusahaan dan koperasi mendapat hak serupa.

Banjir besar pun mulai datang ke Siberut pada 2013. Saat itu empat kecamatan terendam luapan air.

Yang terkini, sebuah perusahaan juga mengajukan izin usaha pemanfaatan hutan kayu dalam hutan tanaman industri.

Mereka mengajukan izin untuk 20.030 hektare kawasan hutan.

Koordinator aksi, Adi Bing Slamet, menambahkan selain menyebabkan banjir, keberadaan hutan tanaman industri juga membuat hilang-nya kebudayaan masyarakat Mentawai.

HTI baru yang akan diterbitkan di Siberut, lanjutnya, akan merampas hutan adat di 58 dusun yang berada pada sembilan desa.

Sebanyak 15.257 jiwa, yang menggantungkan hidup pada pertanian, akan tergerus.

Ia menambahkan, sejumlah perusahaan sudah lama memanfaatkan hutan di Mentawai secara besar-besaran.

Namun, secara ekonomi, kehadiran mereka tidak berdampak pada warga.

Masyarakat tetap be-kerja sebagai nelayan.

"Mereka hadir di Mentawai hanya memberikan dampak buruk seperti banjir, hilangnya tumbuhan obat tradisional Mentawai, dan merusak kebudayaan asli kami," kata Adi.

Saat ini, Dinas Lingkungan Hidup Sumbar sedang memproses izin amdal PT Biomass Andalan Energi yang akan beroperasi di Siberut.

Pada 2016 perusahaan itu sudah beroperasi, tetapi ditolak warga sehingga izinnya dicabut.

Dalam menanggapi aksi itu, Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sumbar Siti Aisyah berjanji akan mempertimbangkan tuntutan mahasiswa dan masyarakat.

"Secara administrasi kami melakukannya sesuai aturan dan prosedur, dan langsung meninjau ke lapangan untuk mengetahui kondisinya."

Kajian amdal PT Biomass, lanjutnya, masih dilakukan.

"Kami melakukannya sesuai prosedur dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat." (YH/Ant/N-2)

Komentar