Ekonomi

Genjot Investasi Padat Karya

Kamis, 14 September 2017 05:48 WIB Penulis: Erandhi Hutomo Saputra

Grafis/MI

ELEKTABILITAS Presiden Joko Widodo terus menanjak menjelang Pilpres 2019, dari 41,9% pada 2016 menjadi 50,9% tahun ini. Tingkat kepuasan dari segi ekonomi pun mening­kat dari 46,8% tahun lalu menjadi 56,9% tahun ini.

Meskipun demikian, sejumlah sektor dinilai masih mengalami permasalahan, antara lain harga sembako yang tinggi, lapangan pekerjaan yang terbatas, dan kemiskinan.

Terkait dengan terbatasnya lapangan pekerjaan, Ketua Departemen Ekonomi CSIS, Yose Rizal, mengatakan investasi di sek­tor padat karya juga harus terus digenjot, tak hanya di sektor padat modal. “Sayangnya investasi kita masih tergolong rendah, pertumbuhannya di bawah 5% Padahal kita butuh 12%-15% kalau mau perekonomian tumbuh 6%,” ujar Yose di Jakarta, kemarin.

Peluncuran Paket Kebijakan Ekonomi XVI yang akan membentuk pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) yang memba­wahkan seluruh kementerian dan lembaga, kata Yose, sudah cukup baik untuk me­ningkatkan investasi. Namun, Yose me­nilai hal itu tidak cukup sebab PTSP hanya berada di ‘pintu masuk’ investasi yakni perizinan. Karena itu, segala per­i­zinan terutama regulasi teknis di kementerian/lembaga juga harus dipermudah dan jangan diubah terlalu sering.

Dari sisi harga sembako, Yose menilai pemerintah perlu melakukan siasat terhadap kebijakan impor untuk semba­ko. Yose berpendapat pemerintah tidak perlu menganggap bahwa impor sem­ba­ko ialah sesuatu yang terlarang. Jika paradigma itu masih dipakai, sedangkan ketersediaan barang berkurang, maka otomatis harga akan meningkat.

Menurutnya, impor sembako perlu dilakukan ketika ketersediaan barang berkurang. Hal itu terlihat seperti pada komoditas gula dan garam, teruta­ma untuk industri, yang mempunyai kualitas tersendiri. “Perlu mengubah persepesi impor karena impor memang diperlukan,” sebutnya.

Untuk mengatasi kemiskinan, Yose berpendapat pemerintah harus mulai terbuka untuk tidak hanya memberikan pendampingan melalui Program Keluarga Harapan (PKH), tetapi juga memberikan bantuan langsung tunai.

Harus akurat
Sementara itu, ekonom Indef Bhima Yudhistira mengatakan untuk menekan angka kemiskinan, kebijakan bantuan sosial tahun depan harus lebih tepat sasaran dan tidak boleh terlambat. Khusus untuk data penerima bantuan PKH yang akan meningkat 10 juta pada 2018, Bhima menekankan agar data penerima PKH harus lebih akurat sehingga yang menerimanya benar-benar masyarakat yang membutuhkan.

“Integrasi data dari Kemensos, Kementan, Bulog, dan Kementerian ESDM harus diperbaiki dengan validasi, harus tepat sasaran, jangan jatuh ke orang yang mampu.”

Selain itu, subsidi energi tahun depan sebesar Rp103,4 triliun diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat. Terpenting, pemerintah jangan sampai melakukan penyesuaian-penyesuaian harga BBM sepanjang tahun atau harga tetap sejak awal tahun. “Jangan sampai ada kenaikan signifikan untuk melindungi daya beli masyarakat,” ucapnya.

Untuk menjaga daya beli masyarakat itu, penyerapan tenaga kerja harus diperbesar yakni melalui industrialisasi. Untuk itu, insentif bagi industri harus terus dikembangkan dan dikawal seperti janji penurunan harga gas untuk industri yang hingga saat ini belum terealisasi.

Terkait dengan harga sembako, Bhima berpendapat manajemen pasokan dan stabilisasi harga menjadi persoalan yang harus diperhatikan pemerintah pada tahun depan. (X-6)

Komentar