Humaniora

Perlu Standar Pelayanan RS

Kamis, 14 September 2017 07:52 WIB Penulis: Dhika Kusuma Winata

AGAR kasus seperti meninggalnya Tiara Debora Simanjorang, 4 bulan, tidak terulang, perlu standar pelayanan medis di rumah sakit (RS) secara nasional.

“Ketika anak masuk RS, bagaimana standar pelayanannya.Itu harus sama standarnya berlaku semua pada anak yang di Aceh, Jawa, dan Papua. Kalau ada penetapan secara nasional, kita bisa mengawasi RS,” kata komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Jasra Putra, kemarin di Kantor KPAI, Jakarta.

Hal senada juga disampaikan Direktur Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia (YPKKI) Marius Widjajarta. Marius menegaskan standar pelayanan medis nasional amat diperlukan untuk melindungi seluruh pasien.

Jika pemerintah membuat standar pelayanan secara nasional, kata Marius, kese­lamatan pasien akan lebih terjamin.

“Selama ini, Kemenkes memang sudah menetapkan standar minimal dan memberikan panduan. RS lalu menerapkannya melalui SOP masing-masing yang berbeda. Tapi itu sulit diukur dan diawasi karena standarnya tidak nasional,” ungkapnya saat dihubungi, kemarin.

Ia menjelaskan, berdasarkan World Health Assembly Resolution (2002), sudah dianjurkan membentuk standar pelayanan kesehatan nasional demi menjamin keselamatan pasien. “Kita belum melaksanakan itu. Padahal di dalam-nya memuat soal standar pelayanan, clinical pathway, dan unit cost.”

Ia menjelaskan standar di antaranya mengatur soal pelayanan dan fasilitas di RS. Selain itu, clinical pathway atau riwayat perjalanan penyakit, lanjut Marius, berkaitan dengan menajemen kualitas kesehatan dalam hal standardisasi perawatan.

Unit cost mengatur soal ongkos pelayanan kesehatan. “Itu semua tidak boleh dirumuskan secara top-down. Harus evidence-based,” tambahnya.

Karena itu, Marius mengusulkan agar Kemenkes bersama berbagai pemangku kepentingan di sektor kesehatan termasuk dokter dan RS agar duduk bersama merumuskan standar pelayanan nasional.

“Kalau ingin beres, ikuti norma global WHO agar keselamatan pasien terjamin. Kematian memang milik sang Kuasa, tapi kita bisa mengupayakannya,” ucapnya.

Sanksi
Dinas Kesehatan DKI Jakarta resmi melayangkan teguran kepada RS Mitra Keluarga Kalideres karena diduga melakukan penyimpangan administratif pada kasus Debora.

Sanksi berupa teguran itu senada dengan rekomendasi Kementerian Kesehatan RI terhadap RS Mitra Keluarga Kalideres. “Kemudian kalau sampai terjadi kasus sama di tempat dia lagi, dia setuju izinnya dicabut,” kata Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Koesmedi Priharto di Balaikota, kemarin.

Dinas Kesehatan juga akan melaksanakan audit medis. Audit medis diperlukan guna mengetahui apakah proses penanganan dilaksanakan dengan benar. Sanksi teguran bisa menjadi lebih berat bila ada temuan penyimpangan lainnya saat audit medis. “Sanksi bisa berubah apabila audit medisnya berbeda,” ucapnya. (Ind/Nic/H-1)

dhika@mediaindonesia.com

Komentar