Megapolitan

Dampak Besarnya Biaya Operasional

Kamis, 14 September 2017 09:12 WIB Penulis:

MI/ADAM DWI

PIHAK Sentul City mengajukan banding atas putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang menyatakan pihak pengembang telah melakukan perbuatan melawan hukum. Pengembang berdalih segala kebijakan yang ditetapkan selama ini dilaksanakan atas dasar kepentingan warga.

“Prioritas pertama kita ialah pelayanan terhadap warga. Kalau kita sampai terhenti, BPPL (biaya pemeliharaan dan perbaikan lingkungan) tidak dibayarkan, lalu operasional (pengelolaan) bagaimana?” kata juru bicara Sentul City Budi Purwanto.

Sentul City memang menunjuk PT Sukaputra Graha Cemerlang (SGC) sebagai pengelola Sentul City. Budi mengklaim pengelolaan di kawasan Sentul City akan lebih terkontrol jika dilakukan pihak pengembang.

Hingga kini, ia mengakui pihak Sentul City belum menyerahkan sarana dan prasarana di perumahan menengah-atas tersebut kepada pemerintah. Namun, menurutnya, penyerahan fasos dan fasum itu tengah berproses. “Kami bukan tidak mau menyerahkan, sekarang sedang disiapkan mana yang kami prioritaskan untuk diserahkan kepada pemda,” tutur Budi.

Saat disinggung mengenai kendala dari pe­nyerahan sehingga memakan waktu sedemikian lama, Budi tidak menjelaskan secara rinci. Akan tetapi, ia menyatakan proses penyerahan sarana dan prasarana kepada pemerintah tidak ada sangkut pautnya dengan putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Cibinong.

“Ada beberapa yang secara administratif kita sudah serahkan tapi kesulitan administrasi. Jadi kurang tepat kalau dikatakan karena proses hukum,” tambahnya.

Pihak Komite Warga Sentul City (KWSC) sendiri menyatakan tidak ada perubahan sistem pengelolaan sejak adanya putusan hakim. Hakim telah memerintahkan pengelola untuk tidak menarik biaya BPPL dn tarif air sesuai dengan aturan pemda.

Kepentingan warga
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 25/PRT/M/2016 tertuang bahwa tarif air bersih ditetapkan pemerintah, bukan korporasi swasta.

Terkait dengan penarikan biaya BPPL, Budi menyampaikan tengah didiskusikan dengan pihak warga. “Kami sedang diskusikan karena pada dasarnya itu untuk kepentingan warga sendiri,” ucapnya.

Sementara itu, tarif air yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan tarif yang ditetapkan pemda, menurut Budi, ialah dampak dari besarnya biaya operasional agar air bisa terdistribusi hingga ke rumah warga. Sebab, kontur wilayah di Sentul City yang berbukit-bukit mulanya belum tersentuh oleh PDAM.

“Kenapa lebih mahal? Karena perlu usaha lebih, biaya operasional tinggi termasuk listrik, membangun pipa sampai ke Sentul City juga perlu biaya lain seperti maintenance dan retribusi,” kata dia.

Budi menyebut pihaknya telah mengajukan memori banding ke PN Cibinong. Hanya, belum ada informasi kapan sidang banding digelar. Bagi pihak pengembang, keputusan PN Cibinong yang menyatakan Sentul City bersalah belum berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde). Di saat yang bersamaan, proses mediasi antara pengembang dan warga juga masih berjalan. (Nic/J-2)

Komentar