Polkam dan HAM

Demo Anarkistis Jadi Faktor Turunnya Indeks Demokrasi

Kamis, 14 September 2017 15:53 WIB Penulis: Putri Anisa Yuliani

ANTARA FOTO/Oscar Motuloh

Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2016 turun ke angka 70,09 dari tahun sebelumnya yang mencapai 72,82. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Kecuk Suhariyanto dalam konferensi pers yang dilakukan pada Kamis (14/9) mengatakan penurunan ini masih dalam level sedang dan tidak mengkhawatirkan.

"Meskipun mengalami sedikit penurunan, tingkat demokrasi Indonesia masih termasuk dalan kategori sedang," kata Kecuk.

Terjadinya penurunan menurut data BPS disebabkan turunnya penilaian dalam tiga aspek demokrasi yakni di antaranya kebebasan sipil yang turun 3,85 poin dari 80,30 ke 76,45. Lalu ada aspek hak politik turun sebanyak 0,52 poin dari 70,63 ke 70,11 dan terakhir ada aspek lembaga-lembaga demokrasi yang turun 4,82 poin sari 66,87 ke 62,05.

Kecuk mengatakan ada empat faktor lain yang membuat indeks demokrasi secara nasional menurun yakni kaderisasi partai politik yang belum berjalan, rekomendasi DPRD kepada pemerintah daerah yang minim, informasi APBD yang juga minim serta adanya demonstrasi anarkis yang cukup sering terjadi pada tahun 2016.

Sementara itu, daerah yang paling menonjol penurunan indeks demokrasinya yakni Provinsi DKI Jakarta. Indeks demokrasi Jakarta melorot 14,47 poin menjadi 70,85 dari tahun lalu di angka 85,32.

"Tahun 2015, penurunan indeks demokrasi terjadi di Papua. Untuk tahun 2016, justru di DKI Jakarta," ujar Kecuk.

Sebelumnya di tahun 2015, indeks demokrasi Jakarta justru meningkat di angka 85,32 dari tahun 2014 sebesar 84,70. Anggota dewan ahli IDI, Muzdah Mulia menyebut berbagai demo anarkis yang terjadi pada pertengahan tahun 2016 hingga Pilkada 2017 menjadi faktor penyebab turunnya indeks demokrasi DKI.

"Sudah jelas sekali ya penyebabnya. Kita tahu bersama di tahun tersebut menjadi tahun politik yang panas bagi masyarakat DKI. Banyak terjadi ujaran kebencian, demonstrasi anarkis dan lain-lain," ungkap Muzdah.

Sementara itu perbaikan IDI justru terjadi di Papua. Tim ahli BPS, Maswadi Rauf menyatakan kenaikan indeks demokrasi di Papua tetap terjadi di tengah panasnya suhu politik dalam Pilkada 2017. Menurutnya, hal tersebut mencerminkan semakin baiknya kebebasan berpendapat, beragama serta pengurangan level diskriminasi di sana.

"Tapi tetap harus ada perbaikan pendidikan politik agar bisa semakin baik," ujarnya. (OL-7)

Komentar