Polkam dan HAM

Mendagri Tunggu Kasus Klaten Berkekuatan Hukum

Jum'at, 22 September 2017 07:02 WIB Penulis: AT/P-2

Bupati nonaktif Klaten Sri Hartini yang menjadi terdakwa dalam kasus suap promosi dan mutasi jabatan. -- ANTARA FOTO/R. Rekotomo

MAJELIS hakim di Pengadilan Tipikor Semarang telah menjatuhkan vonis hukuman 11 tahun penjara dan denda sebesar Rp900 juta atau seta­ra dengan pidana kurungan selama sepuluh bulan dalam kasus suap dana gratifikasi terhadap mantan Bupati Klaten Sri Hartini.

Sejauh ini Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo masih tunggu putusan pengadilan berkekuat­an hukum tetap ­sebelum tentukan penggantinya.

“Kalau sudah divonis, kita tunggu, mengajukan banding atau tidak. Kalau tidak, wakilnya bisa langsung didefinitifkan,” kata Tjahjo.

Wakil Bupati Klaten selanjutnya akan ditentukan lewat partai-partai pengusung melalui mekanisme di DPRD Klaten. Tjahjo mengatakan hari ini ia akan menggelar apel dengan camat-camat, Forkompimda, dan jajaran yang lain di Pemerintah Kabupaten Klaten.

Sebelumnya, Sri Hartini dituntut 12 tahun penjara dalam kasus dan denda sebesar Rp1 miliar. Sri Hartini terbukti menerima pemberian uang atau gratifikasi yang berkaitan dengan pencairan dana bantuan keuangan desa, titipan dalam penerimaan calon pegawai di BUMD, mutasi kepala sekolah, serta fee proyek di dinas pendidikan.

Total gratifikasi yang tidak pernah dilaporkan bupati yang belum genap setahun menjabat saat ditangkap KPK itu mencapai Rp9,8 miliar.

Tjahjo juga menyinggung soal pelantikan Kepala Daerah DIY. Menurutnya, pelantikan bisa dilakukan Istana Kepresidenan di Jakarta atau Yogyakarta. Yang pasti pelantikan akan dilaksanakan Oktober 2017.

Menurut Tjahjo, surat dari DPRD DIY terkait penetapan Gubernur dan Wakil Gubenur DIY sudah diterima. Saat ini Kemendagri melalui Dirjen Otonomi Daerah terus berkomunikasi dengan DPRD DIY dan Pemda DIY terkait pelantikan.

“Yang penting di Istana (kepresidenan). Di Istana (Kepresidenan) Yogyakarta bisa, Istana (Kepresidenan) Jakarta bisa,” kata Tjahjo. Sekretariat Negara nanti yang akan mengatur teknisnya.

Tjahjo juga mengatakan masih mempelajari aturan dan UU terkait pelantikan kepala daerah DIY untuk menentukan. Apakah pelantikan kepala daerah DIY dan DKI Jakarta bisa dilakukan bersamaan atau harus masing-masing. (AT/P-2)

Komentar