Ekonomi

Pemerintah Seharusnya Ikut Usut Transaksi Fantastis di Standard Chartered

Jum'at, 6 October 2017 21:23 WIB Penulis: Tesa Oktiana Surbakti

ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

OTORITAS keuangan Singapura dan Guernsey tengah mengusut transaksi lintas negara sebesar US$ 1,4 milyar yang menyangkut nasabah asal Indonesia di bank Chartered. Transaksi itu disinyalir mencurigakan lantaran tidak sebanding dengan aset nasabah, yang tercermin dari penghasilan yang hanya berkisar ribuan dolar AS per tahun.

Pengamat perpajakan Yustinus Prastowo menilai pemerintah semestinya berpartisipasi dalam pemeriksaan sepanjang nasabah tersebut merupakan warga negara Indonesia (WNI). Meski Perppu Nomor 1 Tahun 2017 yang mengakomodir implementasi pertukaran informasi secara otomatis (AEOI) belum efektif berjalan, namun pemerintah dapat pro aktif mengejar potensi pajak di luar negeri.

Apalagi dengan Singapura, lanjut dia, Indonesia telah menandatangani perjanjian bilateral (Bilateral Competent Authority Agreement/BCAA) sebagai tindak lanjut era AEOI. Artinya, pemerintah bisa mengajukan diri (by request) untuk melebur dalam proses investigasi.

“Sepanjang itu WNI, kita bisa otomatis atau “by request” untuk mencocokan dengan profil di Indonesia. Apakah dia benar wajib pajak (WP) di sini dan terutang pajak di Indonesia,” ujar Yustinus saat dihubungi, Jum’at (6/10).

Transaksi bernilai fantastis diketahui berlangsung pertengahan 2015. Yustinus berpendapat bisa saja transksi tersebut tidak terdeteksi lantaran era keterbukaan informasi belum menggema sekaligus belum diberlakukannya kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty).

Berdasarkan informasi yang beredar, transaksi itu diduga berkaitan erat dengan kepentingan militer. Sebaiknya, dilakukan “join audit” antara sipil dan militer.

“Kalau sudah begini harus diinvestigasi. Apalagi sudah menyangkut pertahanan dan keamanan yang mengedepankan kehati-hatian. Ke depan, kasus seperti ini bisa saja muncul karena dengan data amnesti saja masih banyak yang belum di-declare. Ini semacam preseden atau model yang diduplikasi kemudian tinggal dilakukan ke negara mana saja dan jejaringnya dengan siapa. Jadi tidak ada alasan bagi pemerintah tidak pro aktif,” pungkas dia.

Sayangnya, pemerintah maupun Bank Indonesia selaku otoritas moneter enggan berkomentar lebiih jauh. Saat ditemui di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengatakan pemantauan terhadap kasus tersebut merupakan domain dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Senada, Direktur Pelayanan dan Penyuluhan (P2) Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama juga belum bisa memberikan tanggapan.(OL-3)

Komentar