Polkam dan HAM

Ketua MA Didesak Mundur

Ahad, 8 October 2017 06:14 WIB Penulis: Golda Eksa

Grafis/Caksono

OPERASI tangkap tangan­ (OTT) KPK terhadap Ketua­ Pengadilan Tinggi (PT) Sulawesi Utara harus menjadi evaluasi jajaran badan peradilan. Ketua Mahkamah Agung (MA) pun diminta sukarela mengundurkan diri.
Hal itu disampaikan sejumlah kalangan pascapenangkapan Ketua PT Sulawesi Utara Sudiwardono dan politikus Partai Golkar Aditya Anugrah Moha di Jakarta, Jumat (6/10) pukul 23.15 WIB.

“Banyak aparatur di PN dan PT cedera moralitasnya. Mereka tidak takut lagi mengabaikan aturan hukum serta perundang-undangan yang sepatutnya mereka hormati. Untuk menjaga kepercayaan publik kepada MA, sudah saatnya Ketua MA sukarela mengundurkan diri. Pleno hakim agung harus menyi­kapi hal ini,” kata Gayus.

Gayus menyebutkan salah satu poin dalam Maklumat Ketua MA RI No 01/Maklumat/IX/2017 11 September 2017 menegaskan MA memberhentikan pimpinan MA atau pimpinan badan peradilan di bawahnya secara berjenjang dari jabatannya selaku atasan langsung bila ditemukan bukti proses pengawasan dan pembinaan tidak dilakukan berkala dan berkesinambungan (lihat grafik).

Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil meminta Ketua MA konsisten dengan maklumat itu. Retorika MA sudah mengawasi ternyata masih ada yang salah dalam pengawasan dan pembinaan hakim.

“MA kedodoran. Hakim dan pani­tera yang tertangkap harus diberhentikan tidak hormat. Ini dilema bagi pimpinan MA. Bisa jadi dia melakukan pembinaan dan pengawasan, tetapi tidak tahu bawahannya korupsi,” ujar Nasir.

Sebelum menangkap Sudiwardono dan Aditya, terlebih dulu KPK memantau transaksi yang berlangsung di pintu darurat sebuah hotel di kawasan Pecenongan, Jakarta Pusat. Setelah itu, baru KPK menangkap Aditya di lobi hotel dan Sudiwardono di dalam kamar. Di kamar Sudiwardono, KPK menemukan uang S$30 ribu dalam amplop putih dan S$23 ribu di amplop cokelat.

“Sudiwardono baru tiba ke hotel setelah makan malam. Uang di amplop cokelat itu sisa pemberian sebelumnya,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, tadi malam.

Selain itu, tim KPK juga menyita uang S$11 ribu di mobil Aditya sebagai bagian dari komitmen antara dia dan Sudiwardono. Totalnya, KPK menyita uang sejumlah S$64 ribu dan membawa lima orang untuk menjalani pemeriksaan.

Latar belakang perkara yang menyeret Aditya dan Sudiwardono berawal dari putusan PN Manado terhadap terdakwa Marlina Moha Siahaan atas korupsi tunjangan penghasilan pemerintah desa Kabupaten Bolaang Mongondouw 2010 sebesar Rp1,25 miliar. Diduga Aditya mendekati Sudiwardono yang menjadi ketua majelis hakim dalam perkara ban­ding agar terdakwa tidak ditahan selama sidang.

Juru bicara MA Suhadi menyatakan, berdasarkan Perma Nomor 7 dan 8 Tahun 2016, yang harus bertanggung jawab ialah Dirjen Peradilan Umum sebagai atasan langsung Ketua PT. Hal itu juga diperkuat dengan adanya Maklumat MA Nomor 1 Tahun 2017.

“Dari struktur organisasi dilihat siapa yang membuat rapornya (untuk mengetahui atasan langsung). Ini tanggung jawab dirjen dalam hal pembinaan dan pengawasan,” ujar Suhadi.

Ketua Kamar Pengawasan MA Sunarto akan memanggil dirjen terkait. “Sesuai Perma Nomor 8, kami minta pertanggungjawaban dirjen selaku atasan langsung.” (Nov/Ric/Gnr/Mtvn/FD/VL/X-3)

Komentar