Polkam dan HAM

Saya Mundur jika Terjadi Lagi

Ahad, 8 October 2017 06:14 WIB Penulis: Ferdian Ananda Majni/X-3

Ketua MA, Hatta Ali -- MI/Ferdian Ananda Majni

TERTANGKAPNYA sejumlah hakim oleh KPK memprihatinkan banyak pihak. Para hakim seperti tidak jera melakukan pelanggaran hukum.

MA telah mengeluarkan maklumat tentang pengawasan dan pembinaan hakim dan badan peradilan di bawahnya. Maklumat yang diteken Ketua MA itu sebenarnya merupakan upaya dan sikap tegas untuk mengatasi berbagai kasus yang mencoreng wibawa MA.

Berikut wawancara Media Indonesia dengan Ketua MA Hatta Ali kemarin terkait OTT KPK Jumat (6/10) dan desakan agar dia mundur dari jabatannya.

Tanggapan Anda dengan OTT Ketua PT Sulawesi Utara?
Ketua PT Sulawesi Utara tidak menggubris maklumat dan regulasi MA. Ini sudah kebangetan. Kami sudah maksimal melakukan pencegahan, tetapi kok masih ada penyimpangan pidana. Ini tidak dapat dibenarkan. Senin (9/10) kami terbitkan surat penghentian sementara. Itu sikap MA.

Terkait maklumat MA yang akan memberhentikan pimpinan MA atau pimpinan badan peradilan di bawahnya secara berjenjang dari jabatannya?
Kami akan menindaklanjuti atasannya. Apakah sudah memberikan pembinaan dan pengawasan. Jika kurang, dia ikut bertanggung jawab. Jika ditemukan bukti pengawasan dan pembinaan tidak dilakukan berkala atau kurang, pasti pimpinan dicopot. Kami akan menginvestigasi semua pihak yang terlibat OTT. Jadi, pimpinan hingga bawahan akan mempertanggungjawabkan.

Anda diminta mengundurkan diri dari jabatan Ketua MA.
Coba ya, apakah bisa perbuat­an orang atau perbuatan pidana dipertanggungjawabkan kepada orang lain. UUD tidak mengatur itu. Kami punya Perma No 8/2016 yang mengatur pertanggungjawab­an berjenjang.
Saya tidak perlu diminta mundur. Saya janji jika terjadi lagi pada pimpinan pengadilan tingkat banding, saya mundur. Pemimpin peng­adilan tingkat banding tidak boleh melakukan perbuatan seperti ini. Dia itu provost atau mewakili MA untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Kami menyesali, kok ada setingkat ketua PT melakukan tindak pidana.

Selama ini MA berkoordinasi dengan KPK?
Kami bertekad membersihkan orang-orang tidak benar di MA dan badan peradilan di bawahnya. Kami berkoordinasi dengan KPK. Kami tidak punya penyadap. Selain tidak punya, MA juga tidak dibenarkan menyadap. Jadi, kapan kami harus minta bantuan, kami lakukan karena KPK yang tahu. Intinya, sudah ada kerja sama dan koordinasi. (Ferdian Ananda Majni/X-3)

Komentar