Polkam dan HAM

Pemerintah Diminta Ikut Usut Transfer Aneh Rp18,9 T

Ahad, 8 October 2017 06:36 WIB Penulis: Tes/X-10

Ilustrasi/Micom

PEMERINTAH didesak terlibat dalam pengusutan transfer mencurigakan senilai US$1,4 miliar atau sekitar Rp18,9 triliun yang saat ini ditangani regulator keuangan Inggris dan Singapura. Pemindahan aset warga Indonesia dari Standard Chartered Guernsey ke Singapura yang dilakukan pada akhir 2015 itu diduga sebagai praktik penghindaran pajak.

Desakan itu disampaikan dua anggota Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun dan Johnny G Plate, ketika dihubungi, kemarin.

Misbakhun menekankan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) harus bergerak untuk berkoordinasi secara kelembagaan dengan otoritas Singapura. Selain itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat melakukan upaya pertukaran data atas informasi transaksi tersebut, berikut profil nasabah.

“Harus dilihat apa ada potensi penerimaan pajak yang bisa digali lebih mendalam dari transaksi keuangan sebesar itu,” ujar Misbakhun.

Johnny mengatakan pemerintah harus menelusuri terlebih dahulu kewajiban perpajakan dari nasabah. Apabila nasabah selaku wajib pajak itu telah mengikuti kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty), dari sisi fiskal setidaknya sudah selesai. Sebaliknya, bila indikasi penghindaran pajak ditemukan, DJP bekerja sama dengan otoritas Singapura menindaklanjutinya.

Johnny yakin masih banyak aset WNI di luar negeri yang belum dilaporkan dalam sistem basis pajak di Indonesia.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso mengaku belum mendapat laporan resmi mengenai transaksi tersebut. Meski itu ditengarai berkaitan dengan nasabah asal Indonesia, dia menilai terlalu dini memanggil pihak Standard Chartered. Wimboh mengatakan pihaknya harus memeriksa kasus itu terlebih dahulu, khususnya motif di balik transaksi.

“Kita akan koordinasi dengan PPATK, itu sudah dilaporkan atau belum. Kalau transaksinya di luar negeri, tapi masuk (atau ada kaitannya) ke perbankan Indonesia, tentu harus dilaporkan. Transaksi di industri perbankan, jangankan segede itu ya, selama ada yang mencurigakan, harus dilaporkan termasuk ke PPATK,” jelasnya.

Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi mengaku sudah mengantongi identitas nasabah Indonesia yang melakukan transfer dana Rp18,9 triliun itu. Namun, dia tidak dapat mengungkapkan identitas nasabah kepada publik. (Tes/X-10)

Komentar