Polkam dan HAM

Godaan TNI Berpolitik Terus Muncul

Ahad, 8 October 2017 07:24 WIB Penulis: Richaldo Y Hariandja

Direktur Imparsial Al Araf -- MI/M. Irfan

PASCA-Orde Baru, godaan terhadap TNI untuk terjun ke panggung politik tetap berlangsung. Sejak Pemilu 1999, partai politik aktif mencari tokoh berlatar belakang militer untuk masuk ke jajaran pengurus.

Menurut Direktur Imparsial Al Araf, runtuhnya era Orde Baru memunculkan pergeseran politik di kubu TNI. Dwifungsi TNI yang menjadi salah satu pilar kekuatan politik Orba dicabut. “Itu tentu capaian positif, TNI secara institusional tidak berpolitik, tapi bukan berarti godaan TNI masuk ke politik hilang,” katanya dalam diskusi bertajuk Politik bukan Panglima, di Jakarta, kemarin.

Sejak awal reformasi, kata dia, godaan itu selalu ada dan posisi pang­lima atau perwira tinggi TNI selalu ditarik ke wilayah politik. Bahkan, banyak partai politik berupaya menggaet tokoh berlatar militer untuk mendapatkan dukungan publik.

Dinamika seperti itu, kata Al Araf, terjadi lantaran faktor eksternal. Namun, yang terjadi pada Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo justru sebaliknya. “Kalau yang sekarang ini saya rasa karena faktor internal (dari diri Gatot). Individual bukan karena godaan dari luar,” jelasnya.

Ia pun tidak mempermasalahkan bila Gatot masuk ke ranah politik. Namun, yang harus digarisbawahi, jika ingin berpolitik harus melepaskan jabatan panglima. “Mundur dulu dari panglima, baru bicara politik. Sepanjang jadi panglima, diskusi soal prajurit, persenjataan, perbatasan saja, tidak usah berpolitik,” tegasnya.

Sementara itu, pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie dalam kesempatan yang sama, menyatakan penting bagi TNI menjaga netralitas. Untuk itu, ia menganjurkan agar Gatot mundur dari posisi tertinggi di TNI itu. “Kalau dibilang itu tidak berpolitik, saya bingung,” ucapnya.

Menurut dia, memisahkan sosok Panglima TNI dengan pribadi Gatot merupakan hal yang sulit. Oleh karena itu, Connie meminta yang bersangkutan mundur ketimbang dipecat oleh presiden.

Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio mengungkapkan saat ini publik merindukan figur militer sebagai pemimpin. Pasalnya, Presiden Joko Widodo yang berasal dari sipil dinilai belum memenuhi janji-janji politiknya.

“Jadi, memang ada seperti itu, sipil memiliki beban luar biasa pada saat memimpin. Orang melihat paling tepat bila militer (yang memimpin),” ucap Satrio.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai manuver Gatot masih dalam koridor yang wajar. Tak ada pernyataan Gatot yang spesifik masuk ke ranah politik. “Saya melihat apa yang dilakukan panglima masih dalam tupoksinya, masih sesuai koridor,” ujarnya.

Siap menampung
Partai Golkar membuka pintu bagi Gatot apabila memutuskan untuk pensiun dari TNI dan masuk ke politik praktis.

“Pak Gatot sebagai individu kiranya kalau mau pensiun, Golkar ialah rumah yang pantas buat dia,” cetus Wakil Sekjen Bidang Pemenangan Pemilu DPP Golkar Bobby Adhitio Rizaldi.

Selama belum pensiun, lanjut dia, Golkar akan tetap mendukung Gatot menjalankan tugasnya sebagai Panglima TNI. Pihaknya pun berharap Gatot tetap fokus pada pekerjaan untuk memperkuat TNI dan memantapkan hamkamnas.

“Kita tetap dukung beliau untuk menjalankan tugas dengan baju hijau. Namun, kalau dia mau berpolitik praktis dengan baju batik, kami siap untuk memfasilitasi,” ucap Bobby. (Mtvn/P-3)

Komentar