Opini

Fanatisme Buta Politik

Jum'at, 13 October 2017 00:01 WIB Penulis: Umbu TW Pariangu Dosen FISIP Universitas Nusa Cendana, Kupang

youtube

RABU (11/10) pukul 15.00 WIB, sekelompok warga sekitar 15 orang asal Tolikara, Papua, mengamuk dan merusak sejumlah kendaraan dan gedung Kantor Kementerian Dalam Negeri, Gambir, Jakarta Pusat. Para pegawai yang awalnya panik memberikan perlawanan sehingga akhirnya bentrokan terjadi. Akibatnya, 10 karyawan Kemendagri terluka, beberapa di antara mereka terluka parah. Selain itu, kaca masjid rusak, empat mobil rusak, bus rusak, dan satu kamera milik MNC TV rusak. Kerusuhan tersebut terjadi karena ketidakpuasan pendukung terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan pilkada Tolikara yang memenangkan pasangan Usman G Wanimbo dan Dinus Wanimbo.

Menurut Mendagri Tjahjo Kumolo, massa tersebut sudah dua bulan berada di Jakarta dan sudah pernah difasilitasi olehnya, tetapi mereka tetap nekat mendesak Kemendagri mengesahkan John Tabo dan Barnabas sebagai pemenang. Sikap tegas Mendagri sudah tepat, tak menganulir keputusan MK. Keputusan MK memenangkan Usman G Wanimbo dan Dinus Wanimbo pada 31 Juli 2017 adalah produk hukum yang harus ditaati seluruh rakyat Tolikara. Mendagri tak bisa mengesahkan sesuatu di luar putusan MK yang bersifat mengikat dan final sekalipun ada ancaman anarkistis mengingat negara kita adalah rechtsstaat.

Machiavelli
Sudah 12 tahun sejak pilkada langsung pertama kali (Juni 2005) dilaksanakan, tetapi proses menuju kematangan berdemokrasi tak kunjung menguat. Sifat Machiavelli untuk meraih kekuasaan sepertinya belum sirna dari wajah demokrasi. Kita tentu masih ingat pada 2010 lalu, dari 224 daerah yang menyelenggarakan pilkada, sebanyak 73% di antaranya diwarnai gugatan.

Menurut Kesbangpol Depdagri, dari 486 pilkada sejak 2005-2008, hampir separuhnya bermasalah. Ini menunjukkan pilkada selalu identik dengan manipulasi dan pelbagai kecurangan. Tragisnya, di 2012, konflik pilkada meletus di Puncak Ilaga, Papua, yang menelan 47 korban jiwa dan ratusan orang luka. Mendagri Gawaman Fauzi pada saat itu mencatat, sejak pelaksanaan pilkada langsung di seluruh Indonesia, sudah sekitar 50 orang yang tewas akibat kisruh antarkandidat.

Menurut Tim Asistensi Divisi Pengawasan Bawaslu Abdul Gofur, kekerasan dan konflik pada pilkada serentak 2017 cenderung tinggi. Ada tiga provinsi yang mendapatkan sorotan di Pilkada 2017, yaitu Aceh, Papua, dan Papua Barat. Aceh potensial dilanda konflik pilkada karena merupakan provinsi yang melaksanakan pilkada paling banyak. Satu pemilihan gubernur dan 20 pemilihan bupati atau wali kota. Di Provinsi Papua, ada beberapa kabupaten yang dinilai rawan oleh Bawaslu, termasuk Tolikara, karena rivalitas pasangan calon yang cukup tinggi.

Kita sungguh prihatin dengan kondisi tersebut, dengan sikap kelompok masyarakat yang belum hengkang dari budaya politik konservatifnya, yang selalu menganggap bahwa kemenangan adalah tujuan utama kontestasi, simbol pertaruhan harga diri dan kehormatan, sehingga segala cara ditempuh untuk merayakan kemenangan meski harus mengorbankan kepentingan publik. Padahal, pilkada langsung didesain sebagai instrumen elektoral untuk membangun budaya politik yang dewasa, sportif dan tegak, serta konsekuen menjalankan keputusan hukum.

Politik dewasa mestinya selalu meniscayakan keterbukaan diri terhadap aturan dan berbagai kerangka sistem politik yang mendasari pelaksanaan proses pilkada. Selain itu, kedewasaan berdemokrasi selalu diukur kejiwabesaran menerima hasil kontestasi betapapun itu menyakitkan.

Sayangnya, pikiran ideal tersebut hanya di atas kertas. Intensi kuat memenangi pertarungan politik karena berbagai konsesi politik yang dirajut di belakang layar, belum lagi janji-janji politik penuh propaganda para elite, membuat masyarakat khususnya pendukung calon kepala daerah tertentu terjerat dalam lingkaran fanatisme membabi buta. Pokoknya, apa pun hasil penghitungan suara, kubu yang dijagokan harus menjadi jawara. Kalau tidak menang, yang dialibi tentu tuduhan kecurangan terhadap para petugas penyelenggara pemilu, bahkan kerap kali rakyat, yang mestinya menikmati perayaan pilkada tetapi ikut pula ditumbalkan sebagai kausalitas kekalahan kubu tersebut. Akibatnya, konflik tak terhindarkan.

Berdasarkan pengalaman, konflik dalam pilkada antara lain sering dipicu berpadunya pelbagai kepentingan baik dari elite lokal, elite nasional, pengusaha, maupun kepentingan kekuatan-kekuatan politik lain yang memiliki irisan kepentingan tertentu. Biasanya paduan kepentingan tersebut diefektifkan lewat bahan bakar propaganda berbasis nilai-nilai subjektivitas, parokial, etnosentris, dll. Faktor SARA kerap dijadikan instrumen empuk untuk mengapitalisasi dukungan sehingga selama berlangsungnya pilkada berbagai kecurigaan dan segregasi identitas antar-individu/kelompok terus berkembang.

Perlu dewasa
Hal yang juga tidak kalah mendasar ikut mewarnai eskalasi konflik dalam proses pilkada yakni ketidakkonsistenan parpol dalam memberikan edukasi yang cerdas kepada masyarakat terkait dengan nilai dan budaya politik yang konstruktif. Selama ini, partai politik belum mampu menanamkan budaya siap kalah dalam politik kepada masyarakat.

Parpol justru terlihat lebih sibuk mengisi ruang-ruang politik dengan propaganda ambisius yang minim menyisakan ruang rasional bagi rakyat pemilih untuk mencoba memikirkan kepentingan dan keselamatan daerah daripada sebatas kemenangan calon A atau B. Ini bisa terjadi karena memang parpol sangat berkepentingan untuk memenangi dukungan elektoral dalam pilkada demi mengamankan eksistensi kekuasaan dan insentif material lainnya.

Di titik ini Joseph A Schlesinger (1966) benar bahwa kontestasi politik sejatinya selalu menyisakan rongga ambisi politik yang memunculkan fanatisme membabi buta. Sikap tidak siap kalah seorang calon kepala daerah dalam berkompetisi kemudian ditularkan pula kepada massa pendukung untuk membangun amplifikasi imunitas politik kolektif terhadap realitas politik yang dianggap tak memihak dirinya.

Perlu ada kedewasaan politik dari para elite untuk merevolusi sebuah paradigma politik bahwa kalah dalam politik itu biasa, sedangkan menang dalam politik dengan cara manipulasi sungguh sebuah sikap pecundang yang akan dikutuk sejarah. Selain itu, sejak sekarang perlu dibudayakan sebuah rivalitas politik yang lebih berbasis program daripada uang agar desakan kemenangan dengan menggunakan segala cara tidak terus menggerayangi jiwa politisi.

Harus diakui, politik berbiaya mahallah yang membuat politisi selama ini tidak ikhlas menerima kekalahan. Mereka sebelumnya sudah menggelontorkan banyak fulus untuk mendapatkan kursi pencalonan dari partai, membiayai kampanye, hingga menggelontorkan uang suap kepada pemilih. Tentu saja, sudah jatuh kalah, mereka tak mau tertimpa tangga kebangkrutan ekonomi pula.

Komentar