Polkam dan HAM

Audit Alutsista Bentuk Transparansi

Kamis, 12 October 2017 21:21 WIB Penulis: Nur Aivanni

MI/ADAM DWI

MANTAN Wakasad Letnan TNI (Purn) Kiki Syahnakri mendukung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit terhadap pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista). Dengan begitu, pengadaan alutsista yang menggunakan anggaran negara akan transparan.

"(Audit alutsista) Itu bagus. Harus transparan," kata Kiki saat dihubungi Media Indonesia, Kamis (12/10).

Menurutnya memang tugas BPK untuk mengaudit pengadaan alutsista. "Ya memang tugasnya BPK, haknya BPK (untuk mengaudit)," tambahnya.

Ia pun mengutarakan bahwa sebenarnya audit terhadap pengadaan alutsista sudah ada dari dulu, bukan baru kali ini. Menurutnya, ada anggota BPK yang melekat di Kementerian Pertahanan.

"Setahu saya dari dulu ada orang BPK yang menempel di situ (Kemenhan)," ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, audit alutsista tersebut berawal dari pengadaan helikopter AW 101 senilai US$ 55 juta (Rp 742 miliar) di awal tahun ini.

Terkait itu, baik Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo maupun Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu saling mengklaim tidak tahu menahu pembelian helikopter yang berpotensi merugikan negara sekitar Rp 220 miliar tersebut.

Kiki pun mendukung pengadaan helikopter tersebut diaudit. Hal itu untuk memperjelas bagaimana sebenarnya pengadaan helikopter tersebut. "Kalau di-clear-kan BPK kan jadi jelas," tandasnya. (X-12)

Komentar