Polkam dan HAM

Audit Alutsista Bentuk Transparansi

Jum'at, 13 October 2017 07:31 WIB Penulis: MI

Prajurit TNI mempersiapkan persenjataan yang akan dipamerkan di Kawasan Silang Monas, Jakarta---ANTARA/Yudhi Mahatma

AUDIT pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) merupakan keniscayaan. Audit itu bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran negara.

“(Audit alutsista) itu bagus. Harus transparan,” ujar mantan Wakil KSAD Letjen (Purn) Kiki Syahnakri saat dihubungi Media Indonesia, kemarin (Kamis, 12/10).

Kiki mengatakan mendukung BPK mengaudit pengadaan alutsista. Proses audit itu sudah berjalan dengan baik selama ini. Untuk memudahkan proses audit, ada anggota BPK yang melekat di Kementerian Pertahanan. “Setahu saya dari dulu ada orang BPK yang menempel di situ (Kemenhan),” ucapnya.

Mantan Kepala Badan Intelijen Stra­tegis Laksamana Muda (Purn) Soleman B Ponto menepis anggapan alutsista masuk kategori rahasia negara.

Dalam keterbukaan informasi dunia, semua hal bisa diakses, termasuk postur alutsista suatu negara. Menurutnya, jika ada yang memakai alasan kerahasiaan negara, niatnya dipertanyakan.

“Kalau baca buku Jane’s Fighting Ships, diulas semua sistem persenjataan seluruh negara di dunia. Apalagi yang rahasia? Ini sih tergantung niatnya saja, mau diaudit atau tidak. Dari anggaran saja bisa kok diketahui postur senjata kita,” tandasnya.

Kemarin, secara khusus BPK menggelar jumpa pers untuk membantah pemberitaan yang menyebut Kementerian Pertahanan dan Panglima TNI melarang BPK mengaudit pengadaan alutsista.

“Saya tegaskan Menhan dan Panglima TNI tidak pernah menghalangi atau melarang BPK melaksanakan pemeriksaan,” tegas anggota I BPK Agung Firman Sampurna dengan nada tinggi.

Bantahan itu dimaksudkan mementahkan pernyataan anggota VI BPK Harry Azhar Azis yang menyebut ada larangan Kemenhan dan Panglima TNI kepada BPK untuk melakukan pemeriksaan.

Firman mengatakan, sejak 2007 hingga saat ini BPK telah melakukan 27 kali jenis pemeriksaan, baik pemeriksaan atas laporan keuangan, pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT), maupun pemeriksaan kinerja di lingkungan Kemenhan dan TNI. (Nur/Pol/Nyu/X-10)

Komentar