Polkam dan HAM

Polri tidak Gegabah soal Panggil Paksa

Jum'at, 13 October 2017 07:53 WIB Penulis: Astri Novaria

MIKapolri Jenderal Tito Karnavian (tengah) didampingi Wakapolri Komjen Syafruddin (kanan) dan Irwasum Komjen Dwi Priyatno mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR , Kamis (12/10)---M Irfan

PEMANGGILAN paksa DPR terhadap sese­orang jika mangkir diundang lebih dari dua kali dengan meminta bantuan Polri menuai polemik. Kapolri Tito Karnavian mengatakan akan mempertimbangkan pelaksanaan panggil paksa.

Tito menilai UU MD3 belum memiliki hukum acara yang jelas mengatur pemanggilan paksa. Itu sebabnya pemanggilan paksa harus disesuaikan dalam aturan di KUHAP.

Akan tetapi, di KUHAP tidak terdapat pasal soal pemanggilan paksa seseorang sebagaimana permintaan DPR.

“Kepolisian melihat UU ini belum ada hukum acara yang secara jelas mengaturnya. Kalau kita lihat di KUHAP tidak kenal panggilan paksa termasuk istilah penyanderaan. Ini menimbulkan keraguan di kepolisian. Kami akan mempertimbangkan dan akan membicarakan kembali secara internal langkah apa yang akan kami lakukan untuk menyikapi termasuk mengundang ahli hukum tata negra, hukum pidana. Ja­ngan sampai sikap Polri yang melaksanakan ini justru menjadi bumerang dan kemudian disalahkan banyak pihak,” jelas Tito.

Namun, Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo menyatakan Polri tidak bisa menolak permintaan untuk memanggil paksa seseorang yang diminta DPR karena telah menjadi amanat UU.

“Soal pemanggilan paksa, kita sayangkan di UU itu tertera kepolisian. Ini perintah UU. Kalau di UU perintahnya Pamdal, kita tidak akan ganggu Polri. Sayangya di situ tidak tertulis Pamdal. Mohon Saudara Polri pikirkan karena ini persoalan juga bagi kita. Kalau tidak dilaksanakan kan mengurangi kewibawaan UU itu sendiri sebab UU itu ibarat negara dan kita wajib melaksanakannya,” ujar Bambang.

Wakil Ketua Komisi III Desmond J Mahesa menambahkan permintaan DPR untuk memanggil paksa seseorang bukanlah pengalaman yang baru.

Sebelumnya, mantan Kapolri Sutarman pernah menjalankan hal serupa. Desmond pun meminta Kapolri untuk melaksanakan UU dan tidak mencoba menerjemahkan UU.

Agun Gunandjar Sudarsa juga meminta Tito membedakan bahwa aturan pemanggilan paksa dalam UU MD3 merupakan ranah hukum tata negara bukan pidana. Oleh karena itu, ia menilai Polri harus menjalankan permintaan DPR karena telah diatur dalam UU.

Tidak relevan
Terkait pemanggilan paksa ini, Ketua Setara Institute Hendardi mengatakan desakan DPR tersebut tidak relevan karena proses yang sedang terjadi di pansus DPR ialah proses politik dan domain hukum administrasi negara atau tata negara.

Sementara itu, panggilan paksa hanya dibenarkan dalam konteks meminta pertanggungjawaban pidana atas suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.

‘’Dengan kata lain, penggunaan panggilan paksa hanya relevan dalam konteks penegakan hukum pidana. Maka wajar kalau Polri memberikan dukungan penangkapan dan panggilan paksa yang dilakukan oleh KPK karena KPK sedang menjalankan proses dalam sistem peradilan pidana,’’ kata Hendardi. (Ant/P-2)

Komentar