Polkam dan HAM

Pencopotan Yorrys Bisa Dipahami

Jum'at, 13 October 2017 08:22 WIB Penulis: Astri Novaria

MI/Rommy Pujianto

KETUA Dewan Pakar ­Partai Golkar Agung Laksono mengungkapkan alasan Ketua Umum Partai Golkar Setya ­Novanto mencopot Yorrys Raweyai dari jabatan koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan serta menggantinya dengan Letjen (Purn) Eko Wiratmoko. Menurutnya, hal itu dilakukan demi menjaga kekompakan dan soliditas Golkar ke depan.

“Karena masyarakat Indonesia tidak ingin melihat sebuah lembaga, apalagi lembaga politik, ada gonjang-ganjing di dalamnya. Saya kira kurang baik, perlu ada kekompakan. Kekompakan itu harus dijaga, terutama dari elitenya sendiri,” ujar Agung seusai menemui Novanto di Gedung DPR, Jakarta, kemarin (Kamis, 12/10).

Agung mengaku paham maksud Novanto itu. Menurut dia, Golkar membutuhkan kekompokan di seluruh unsur. Oleh karena itu, pihaknya mendukung langkah pencopotan Yorrys dan merevitalisasi kepengurusan. Dia meyakini akan ada revitalisasi lanjutan dalam waktu dekat.

Ia pun berharap ke depan seluruh kader menyelesaikan permasalahan partai secara internal dan tidak membawanya ke publik. Dengan demikian, tidak muncul kegaduhan yang mengganggu elektabilitas partai.

“Saya mendukung apa yang telah dilakukan oleh Pak ­Novanto dan DPP Golkar. Tadi saya bicara dengan beliau masih akan dilanjutkan revitalisasi pada bidang-bidang yang lain. Saya harap ke depan, satu sama lain kalau ada sesuatu disampaikan di forum internal saja. Jadi, keluar itu hanya kepada masalah yang berkaitan dengan kontribusi menyelesaikan isu-isu bangsa,” pungkasnya.

Tidak setuju
Politikus muda Golkar Nusron Wahid mengaku tidak setuju dengan keputusan itu. Nusron mengaku telah menyampaikan kritikannya tersebut dalam rapat pleno DPP Golkar.

“Situasi sekarang ini kita enggak boleh memecat orang. ­Tambah orang boleh karena kita butuh pendukung,” cetusnya.

Koordinator Bidang Pemenang­an Pemilu Partai Golkar Wilayah I itu menilai keputusan mencopot Yorrys atau pengurus lainnya ­dapat berakibat buruk. Ia khawatir kebijakan itu justru menggerus suara partai dalam pemilu mendatang.

“Sejelek-jeleknya orang, itu ­punya pendukung. Mau seribu, dua ribu, tiga ribu, sementara kita butuh pengikut,” tegasnya.

Menurut dia, yang harus ­dipecat ialah kader atau pengurus yang sudah terbukti melakukan ­tindakan korupsi. Idealnya, ­revitalisasi kepengurusan dilakukan dengan semangat menambah kekuatan demi pemenangan pemilu.

“Ini kalau dipecat kan kecewa, keluarganya kecewa, temannya kecewa, koleganya kecewa, nanti enggak jadi milih lagi, tetapi ­sudah diputuskan seperti itu. Kita lihat nanti seperti apa,” ucap Ketua BNP2TKI itu.

Sebelum revitalisasi, Golkar memiliki 279 pengurus. Sekarang pengurus pusat partai berlambang beringin itu bertambah menjadi 301 orang.

Wasekjen Golkar Ace Hasan ­Syadzily meyakini kunci elektabilitas partai terletak pada kesolid­an internal. Bahkan, sosok ketua umum juga bukan faktor utama dalam meningkatkan elektabilitas partai.

“Kekuatan Golkar itu ­bukan ­hanya kekuatan Novanto. ­Kekuatan Golkar ialah ­kekuatan soliditas dan sistem partai yang berjalan dengan baik di ­bawah,” ­tegasnya. Ace ­mengakui ­elektabilitas Golkar sempat ­merosot pasca-Novanto terjerat kasus ­korupsi KTP-E. (Mtvn/P-3)

Komentar