Polkam dan HAM

KPU Rahasiakan Kekurangan Berkas PDIP

Jum'at, 13 October 2017 08:40 WIB Penulis: Nur Airvanni

MI/Rommy Pujianto

KOMISI Pemilihan Umum mengembalikan berkas dua partai politik, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Kedua berkas partai tersebut dinilai belum lengkap.

“Kalau ada partai mendaftar dokumen persyaratan harus lengkap. Kalau belum konsekuensinya harus dilengkapi dulu,” kata komisioner KPU Hasyim Asyari, di Gedung KPU, Jakarta, kemarin (Kamis, 12/10).

Menurut Hasyim, PDIP dan PSI harus menyerahkan lagi dokumen yang lengkap dalam masa waktu pendaftaran, yakni 3-16 Oktober 2017. KPU siap melayani hingga detik-detik akhir penutupan pendaftaran pada Senin pekan depan. “Ya sebisa mungkin sebelum batas waktu akhirlah,” jelasnya.

Namun, ia enggan menjelaskan persyaratan apa saja yang belum lengkap sehingga berkas dari kedua partai itu dikembalikan. “Saya belum bisa jelaskan soal kekurangannya. Namun, intinya, apa yang masih kurang harap dilengkapi pada kesempatan berikutnya,” kata Hasyim.

Kemarin, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) menyerahkan berkas pendaftaan ke KPU. Sekretaris Jenderal Hanura Sarifuddin Sudding datang bersama jajarannya sekitar pukul 10.30 WIB. Mereka menyerahkan berkas tanpa dihadiri Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Oedang alias OSO.

“Pak OSO sedang ada tugas kenegaraan, jadi kita yang ke sini untuk mengantarkan berkas,” kata Sudding.

Mereka membawa tiga boks besar dan diterima Ketua KPU Arief Budiman beserta petugas KPU.

Menurut Sudding, pendaf­taran yang dilakukan Hanura sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pe­milu. Dia berharap partainya bisa lolos sebagai peserta Pemilu 2019. “Kami sebagai parpol ikut melaksanakan mekanisme yang ditetapkan KPU, termasuk mengisi Sipol,” ujarnya. Dengan demikian, sudah empat partai mendaftar ke KPU, yakni PSI, PDIP, Perindo, dan Hanura.

Baru 75%

Lebih lanjut, Hasyim menjelas sampai kemarin baru 25 partai politik mengisi Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) yang disediakan KPU. “Dari 30 parpol yang sudah diberi akses, yang mengisi baru 25 partai atau sekitar 75%,” jelas Hasyim.

Dia pun tidak ingin blak-blakan soal lima partai yang belum mengisi Sipol. Ia hanya menegaskan kesulitan partai akan dibantu sepenuhnya oleh tim yang disiapkan KPU. “Istilahnya konsultasi. Kalau ada partai minta difasilitasi akses Sipol, ya, kita fasilitasi karena itu tugas KPU.”

Kehadiran Sipol tidak sekadar meringankan tugas KPU karena setiap data yang masuk harus diverifikasi ulang. Ha­syim pun optimistis partai politik tidak akan kesulitan dengan kehadiran Sipol. “Saya kok optimistis partai pasti ingin menunjukkan kelembagaannya pada publik bahwa kelembagaan parpol tertata dengan baik,” tuturnya.

Direktur Eksekutif Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini meminta KPU ber­gerak cepat dalam merespons keluhan dan kritik parpol dalam penggunaan Sipol. “KPU diharap responsif dan bergerak cepat merespons keluhan soal penggunaan Sipol. Jangan sampai parpol terkendala dalam penggunaannya,” tuturnya.

Pada dasarnya, kata Titi, keberadaan Sipol positif bagi konsolidasi organisasi dan penguatan kelembagaan parpol. Sipol bisa mengantisipasi banyak hal dari kemungkin­an malaadministrasi dalam pendaftaran dan verifikasi parpol peserta pemilu. (Mtvn/P-3)

Komentar