Ekonomi

Optimalkan Tata Ruang Laut Dengan Penambahan Anggaran

Jum'at, 13 October 2017 09:40 WIB Penulis: MICOM

Masyarakat Tomori yang tinggal disekitar Teluk Tomori, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah---MI/M Taufan SP Bustan

PEMBERDAYAAN tata ruang laut untuk tujuan kelestarian dan kemakmuran masyarakat pesisir harus dioptimalkan dengan melakukan penambahan alokasi anggaran dari pemerintah, utamanya lembaga atau kementerian terkait.

"Walau telah mengeluarkan Peraturan Presiden No 16/2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia, komitmen pemerintah untuk mengalokasikan anggaran untuk membangun wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil masih sangat rendah," kata Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Moh Abdi Suhufan di Jakarta, Jumat (13/10).

Menurut dia, dari total rencana alokasi anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam RAPBN 2018 yang sebesar Rp7,28 triliun, ternyata hanya sekitar 9,1 persennya atau Rp666,9 miliar yang teralokasi untuk program Pengelolaan Ruang Laut.

Hal tersebut, lanjutnya, dinilai tidak sebanding dengan banyaknya isu yang perlu ditangani di wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil. Abdi berpendapat, rendahnya alokasi anggaran untuk program pengelolaan ruang laut menyebabkan upaya tata kelola pemanfaatan dan rehabilitasi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil belum dapat dilakukan secara
optimal.

Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong seluruh pemerintah provinsi di berbagai daerah untuk dapat segera menelurkan peraturan daerah terkait Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K).

"Sosialiasi terus kita lakukan dan tahun depan insya Allah, 34 provinsi sudah selesai (Perda RZWP3K)," kata Dirjen Pengelolaan Ruang Laut KKP Brahmantya Satyamurti Poerwadi di Jakarta, Jumat (8/9).

Menurut Brahmantya, ada banyak hal yang perlu untuk dirapihkan, termasuk dengan menelurkan Perda RZWP3K, dalam rangka mengoptimalkan laut sebagai garda terdepan Indonesia. KKP, menurut dia, juga telah mengirimkan hingga sebanyak lima kali surat kepada berbagai pemerintahan provinsi dalam rangka mengingatkan untuk
segera membuat Perda RZWP3K.

Apalagi, ia juga mengingatkan bahwa RZWP3K itu juga merupakan amanah dari UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Berdasarkan UU tersebut, Pemerintah Daerah diamanahkan untuk menyusun Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi dan Kabupaten.

Sedangkan dalam penyusunan RZWP3K itu bila diberlakukan dengan perda, maka akan berlaku selama 20 tahun dan dapat ditinjau kembali dalam jangka waktu lima tahun. RZWP3K di antaranya memuat berbagai aspek seperti pengalokasian ruang dalam kawasan pemanfaatan umum, kawasan konservasi, kawasan strategis nasional tertentu dan alur laut, hingga penetapan prioritas kawasan laut untuk tujuan konservasi sosial budaya, ekonomi, transportasi laut, industri strategis, serta pertahanan dan keamanan.(Ant/OL-3)

Komentar