Megapolitan

Rendah Serapan APBD Bekasi Diduga Disengaja

Jum'at, 13 October 2017 10:08 WIB Penulis: Gana Buana

ANTARA/Ivan Pramana Putra

SAAT memasuki trimester keempat (Oktober-Desember) Tahun Anggaran (TA) 2017, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Bekasi hanya terserap 45% dari Rp5,2 triliun. Serap­an rendah diduga karena ada permainan eksekutor dalam penentuan pemenang lelang.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi Taih Minarno mengungkapkan, sejak awal APBD TA 2017 berjalan, Pemerintah Kabupaten Bekasi terlambat melelang kegiatan. Lelang kegiatan trisemester pertama (Januari-Maret) justru dilakukan pada akhir trimester kedua (April-Juni).

“Lelangnya terlambat. ­Akhir Juni baru ada lelang sehingga kegiatan baru bisa dimulai Agustus,” tandas Taih, kemarin (Kamis, 12/10). Padahal, lanjutnya, lelang kegiatan sudah menggunakan sistem katalog elektronik (e-catalogue) sehingga Pemkab Bekasi seharusnya bisa melelang kegiatan sesuai dengan jadwal.

Pemerintah setempat beralas­an molornya lelang kegiatan lantaran terbentur pada pemilihan bupati periode 2017-2022. Taih menegaskan, dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, jadwal memulai lelang kegiatan sudah ditetapkan. “Pilkada bukan lagi alasan,” terangnya.

Taih menduga lambatnya pelaksanaan kegiatan karena ada permainan eksekutor dalam penentuan pemenang lelang. Terbukti, kata dia, sekitar 15 kegiatan lelang bernilai Rp200 miliar di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) malah dibatalkan.

Padahal, sudah ada pemenang lelang pada Agustus. Pemkab Bekasi terkesan mengatur strategi agar dapat menggelar lelang ulang. Panitia pelaksana lelang juga tahu butuh waktu 45 hari untuk proses lelang sehingga pelaksanaan menjadi sangat lamban.

Akibatnya, warga Kabupaten Bekasi sebagai pembayar pajak dirugikan karena tidak bisa menikmati hasil pembangunan. Kini, TA 2017 tinggal 73 hari lagi. Pada 31 Desember pukul 00.00 WIB, anggaran tidak bisa lagi dicairkan. “Saat ini program pembangunan tidak mungkin lagi digelar,” cetus Taih.

Tidak terkejar
Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Hendri Lincoln secara terpisah mengakui sejumlah kegiatan dibatalkan tahun ini. Dia berdalih waktu pelaksanaan tidak terkejar. “Waktu pelaksanaan tidak cukup sehingga kami tunda,” papar Hendri.

Selain alasan itu, Hendri menyatakan harga yang ditetapkan dalam perencanaan TA 2017 tidak lagi sesuai. “Harga semen, harga besi, sudah pada naik. Lebih baik kita tunda sebab harga tidak sesuai,” imbuhnya.

Serapan rendah juga terjadi pada APBD Kota Bekasi TA 2017 yakni 46% dari Rp5,7 triliun.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi Supandi Budiman berdalih rendahnya penyerapan disebabkan banyaknya organisasi perangkat daerah di Kota Bekasi belum menyerahkan surat perintah membayar (SPM) pada BPKAD. Karena itu, BPKAD belum mengeluarkan surat perintah pencairan dana pada Bank Jabar.

Supandi menyangkal pemerintah setempat sengaja mencari untung dari giro dan deposito tabungan bank meskipun pada kenyataannya dengan lamanya dana meng­endap di kas daerah secara otomatis akan mendapatkan bunga dari giro dan deposito.

Jika bunga deposito sebesar 7% saja per tahun, Pemkab Bekasi mendapat bunga sebesar Rp15,16 miliar per bulan dari setengah anggaran yang tidak terserap (7%/12 x Rp2,6 triliuan). Pemkot Bekasi mendapat bunga dari uang yang menganggur sebesar Rp16,6 miliar per bulan (7%/12 x Rp2,85 triliun). (J-2)

Komentar