Megapolitan

Djarot Diminta Revisi Suratnya

Jum'at, 13 October 2017 10:26 WIB Penulis: Yanurisa Ananta

MI/Ramdani

DPRD DKI meminta Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat me­revisi suratnya, yang meminta dewan untuk melanjutkan pembahasan dua rancangan peraturan daerah (raperda) tentang reklamasi, yakni Raperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Raperda Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta. Pasalnya, ada beberapa poin yang dianggap tidak sesuai dan harus direvisi sebelum kembali dibahas.

“Kita bahas soal surat gubernur yang meminta kita melanjutkan pembahasan Raperda Zonasi dan Tata Ruang. Akan tetapi, suratnya salah. Di sini (dalam surat) ditulis ‘reklamasi’, kita tidak ada urusan dengan reklamasi. Kita domainnya membahas Perda tentang Tata Ruang Pesisir Pantai Utara,” kata Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi PPP Abraham Lunggana atau Lulung di Gedung DPRD DKI seusai melakukan rapat pimpinan bersama para ketua fraksi DPRD, sekretaris daerah (sekda), dan Ketua Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), kemarin (Kamis, 12/10).

Selain itu, Lulung mempermasalahkan poin lain dalam surat gubernur tersebut, yakni soal kontribusi tambahan sebesar 15%. Menurut Lulung, tertuangnya kontribusi dalam surat gubernur tidak memiliki regulasi. Lagi pula, soal kontribusi tambahan sudah tercantum dalam draf perda.

Lulung menambahkan kontribusi tambahan sebesar 15% tidak seha­rusnya lebih besar daripada kontribusi yang sebesar 5%. “Kalau (kontribusi) tambahan harus di bawah kontribusi dong. Kan sudah ada kontribusi 5% secara hukum. Lalu ada tambahan kontribusi 15%. Lah kok ini lebih banyak tambahan kontribusinya?” lanjut Lulung.

Setali tiga uang, Ketua Fraksi NasDem Bestari Barus pun mengatakan poin enam dalam surat yang menyebut perda harus disusun untuk mengoptimalkan pelayanan publik pada masyarakat dan untuk menghindari kevakuman itu tidak tepat sasaran.

Pada prinsipnya, lanjut Bestari, perda akan tetap dibahas tetapi tidak dalam waktu dekat, apalagi selesai pada masa jabatan Djarot.

Sekretaris Daerah Pemprov DKI Saefullah menolak kalau isi surat Gubernur Djarot direvisi. Kalaupun suratnya dianggap tidak akurat, dewan diminta untuk bersurat kepada pihak eksekutif. (Aya/J-3)

Komentar