Nusantara

Gelombang Protes Aktivitas Tambang di Pulau Laut Terus Terjadi

Jum'at, 13 October 2017 10:30 WIB Penulis: Denny Susanto

MI/DENNY SUSANTO

ORGANISASI peduli lingkungan di Kalimantan Selatan terus memprotes aktivitas pertambangan batubara di Pulau Laut, Kabupaten Kotabaru. Pulau Laut masuk kategori pulau kecil yang merupakan miniatur hutan tropis di Kalsel.

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalsel, Kisworo Dwi Cahyono, Jumat (13/10), menegaskan pihaknya menolak eksploitasi sumber daya alam di Kalsel termasuk tambang di Pulau Laut, Kotabaru yang merupakan ibukota kabupaten.

"Pulau Laut itu merupakan pulau kecil, pemerintah harus melihat contoh kehancuran Pulau Sebuku akibat tambang," tegasnya.

Adapun , Pulau Sebuku adalah salah satu pulau kecil di wilayah Kabupaten Kotabaru. Kondisi pulau ini menjadi rusak parah akibat gencarnya aktifitas tambang batubara dan biji besi di pulau tersebut.

Penolakan aktivitas tambang di Pulau Laut ini juga disuarakan Pena Hijau Indonesia. Walhi Kalsel mendesak pemerintah untuk mengevaluasi semua Izin tambang dan stop izin tambang baru, mencabut IUP non CnC, dan mengumumkan ke publik nama-nama perusahaan yang dicabut.

Selain itu pemerintah juga didesak segera menyelesaikan kasus-kasus tenurial atau kasus rakyat yang berkonflik dengan perusahaan tambang. "Yang tak kalah penting adalah persoalan penegakan hukum, selain dicabut izin jika ada indikasi pelanggaran hukum pemerintah harus segera menuntut perusahaan ke jalur hukum. Stop energi kotor berbahan batubara," tambahnya.

Walhi juga menyoroti keterlibatan TNI dalam mengawal aktivitas tambang di Pulau Laut. Hal ini dinilai bertentangan dengan UU 34/2004 tentang TNI. Seperti diketahui meski mendapat protes banyak pihak perusahaan tambang PT Silo Group tetap melaksanakan tahapan kegiatan tambang di Pulau Laut.

Pemprov dan DPRD Kalsel sendiri secara resmi ikut mendukung penolakan aktivitas tambang di Pulau Laut, Kotabaru. Selain Pulau Laut, penolakan tambang juga dilontarkan Pemkab Hulu Sungai Tengah. Permasalahan tambang di Kalsel ini mendapat sorotan dari KPK.

Sebelumnya KPK mengungkapkan pihaknya saat ini menyoroti masih maraknya kasus tumpang tindih lahan hak guna usaha (HGU) bidang pertambangan dan Hutan Tanaman Industri di Kalsel yang mencapai luas 320.000 hektare. Dalam catatan KPK ada beberapa hal yang menjadi sorotan diantaranya maraknya tumpang tindih lahan HGU bidang pertambangan, perkebunan termasuk hutan alam dan kawasan gambut.

Tercatat luas tumpang tindih lahan pertambangan di Kalsel mencapai 228.631 hektare. Lahan HTI seluas 89.973 hektare, hutan alam seluas 21.213 hektare dan kawasan kubah gambut seluas 71.080 hektare. KPK juga menyoroti kondisi banyaknya izin usaha pertambangan (IUP) yang belum memenuhi syarat clear and clean dari pemerintah. Tercatat baru 351 IUP yang memenuhi syarat CnC dari 789 IUP di Kalsel. (OL-3)

Komentar