Ekonomi

Indonesia Berkomitmen Pangkas Kesenjangan

Jum'at, 13 October 2017 10:56 WIB Penulis: Windy Diah Indriantari dari Washington DC

ANTARA/Aprillio Akbar

MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah Indonesia terus ber-upaya memangkas kesenjangan sekaligus mengentaskan masyarakat dari kemiskinan.

Menurut Sri Mulyani, ada empat faktor yang memengaruhi kesenjangan kesejahtera­an. Pertama, peluang, pekerjaan, konsentrasi kekayaan, dan kemampuan keluar dari krisis atau kondisi akibat bencana.

“Dahulu ada istilah KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. KKN itu yang menciptakan kesenjangan, kesempatan menjadi tidak imbang yang dekat dengan kekuasaan memiliki peluang (menghimpun kesejahteraan) yang lebih besar,” ujar Sri Mulyani dalam diskusi panel bertajuk Pertumbuhan Inklusif dan Meningkatnya Kelas Menengah di Asia Timur, pada pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia di Washington DC, Amerika Serikat, Rabu (11/10) waktu setempat.

Oleh karena itu, pemerintah saat ini terus berjuang melenyapkan KKN untuk mengha­dir­kan kesempatan yang sama bagi rakyat. Di sisi lain, untuk memeratakan kesejahteraan, pemerintah Indonesia giat membangun infrastruktur di berbagai daerah. Sri Mulyani mengatakan paradigma pembangunan Indonesia kini berubah menjadi membangun dari pinggiran, khususnya kawasan perbatasan.

Di acara yang sama, Direktur Senior Bidang Kemiskinan dan Ekuitas Bank Dunia Carolina Sanchez-Paramo mengatakan keseteraan gender di seluruh negara akan membuat kekayaan dunia meningkat pesat. Kesempatan yang setara untuk mengakses sumber-sumber ekonomi, fasilitas kesehatan, dan pendidikan meningkatkan kemampuan dunia dalam menghasilkan kejahteraan yang lebih merata dan lebih besar.

“Jika esok, semua orang bangun dalam kondisi kesetaraan antara pria dan wanita, anak laki-laki dan anak perempuan, diterapkan di seluruh negara, dunia lebih kaya US$12 triliun-US$28 triliun atau setara Rp162 kuadriliun-Rp378 kuadriliun,” ujarnya saat membuka diskusi.

Carolina menekankan sangat penting bagi semua negara untuk berkonsetrasi pada ­upaya mengatasi kesenjangan. Tak hanya kese­taraan gender, tetapi juga kesetaraan dalam kesempatan dan akses untuk mendapatkan pekerjaan. Perhatian terhadap bidang-bidang itu kini lebih besar, termasuk di Indonesia.

Subsidi tunai
Director Fiscal Affairs Department IMF Vitor Gaspar menyatakan kebijakan fiskal yang memadai bisa membantu menyelesaikan persoalan kesenjangan dan ketimpangan di banyak negara. Salah satu kebijakan fiskal itu, kata dia, ialah dengan menerapkan tarif pajak yang progresif agar pajak dapat lebih optimal dalam menjalankan fungsi redistribusi. Kebijakan fiskal lainnya ialah dengan menerapkan pemberian subsidi uang tunai berupa universal basic income (UBI) kepada warga kurang mampu secara merata.

“Karena sifatnya yang universal, UBI secara potensial bisa memberikan dampak langsung pada pengurangan angka kesenjangan dan kemiskinan, tapi bantuan ini mahal secara fiskal,” ujarnya dalam situs resmi IMF.

Saat dimintai tanggapan soal itu, Sri Mul­yani mengatakan, “Kami masih perlu mendiskusikan ini dengan Menaker dan Menperin untuk menyikapi ini.” Dia mengatakan prog­ram ini hampir serupa dengan kebijakan Program Keluarga Harapan yang telah dite­rapkan pemerintah untuk membantu rumah tangga miskin.(E-2)

Komentar