Ekonomi

Perlombaan Pangkas Pajak Bikin Indonesia Was-Was

Jum'at, 13 October 2017 10:56 WIB Penulis: Windy Dyah Indriantari

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati---MI/Rommy Pujianto

NEGARA -negara maju cenderung memilih memangkas pajak sebagai upaya mempercepat pemulihan ekonomi. Langkah tersebut dikhawatirkan memukul kelompok negara-negara berkembang.

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati mengemukakan itu dalam diskusi Debat CNN tentang Ekonomi Global, pada ajang Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia 2017, di Washington DC, Amerika Serikat, Kamis (12/10) waktu setempat.

Turut hadir sebagai pembicara Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde, Profesor Ilmu Ekonomi Universitas Harvard Gita Gopinath, Menteri Ekonomi dan Keuangan Prancis Bruno Le Maire, Menteri Keuangan Kanada William Morneau. Seperti dilaporkan wartawan Media Indonesia Windy Dyah Indriantari dari Amerika Serikat, Menkeu Sri Mulyani mengatakan sebagai menteri keuangan negara berkembang ia merasa was-was dengan adanya perlombaan pangkas pajak di antara negara maju. Pertama karena langkah tersebut belum tentu membuat reformasi pajak di negara-negara tersebut berhasil memulihkan ekonomi.

"Bagian dari pertumbuhan global yang sangat penting adalah bagaimana negara-negara maju bisa pulih sehingga permintaan global meningkat untuk komoditas dan produk manufaktur dari negara-negara berkembang," ujar Sri Mulyani.

Kekhawatiran kedua, menurut Sri Mulyani, banyak reformasi perpajakan bertujuan agar membuat negara-negara maju lebih menarik untuk investasi. Mereka pun memangkas pajak hingga tingkat yang rendah. Dampaknya lagi-lagi memukul negara-negara berkembang.

Sri Mulyani mencontohkan Indonesia yang mematok pajak bagi wajib pajak besar 25%. Tapi, negeri jiran yakni Singapura hanya mengenakan 17%. Akibatnya mendorong penghindaran pajak.

"Ada perbedaan satu persen saja bisa pindah. Ini sesuatu yang harus kita tanyakan apa sebenarnya yang kita inginkan dari reformasi fiskal," tutur Sri Mulyani.

Lebih lanjut, Sri Mulyani menegaskan pajak sangat penting bukan sekadar memenuhi penerimaan negara, melainkan juga memastikan pertumbuhan ekonomi bersifat inklusif. Artinya, semua rakyat menikmati pertumbuhan itu.

Menteri Ekonomi dan Keuangan Prancis Bruno Le Maire mengaku pihaknya mencoba memangkas pajak korporasi dari di atas 30% menjadi 25%. Ia mengklaim kebijakan tersebut juga demi menghasilkan pertumbuhan inklusif. Selain itu, Bruno mengungkapkan keyakinan percepatan pemulihan ekonomi Prancis akan tercapai.

"Kami sudah melakukan reformasi pasar tenaga kerja. Tentu ada reaksi dari oposisi, karena kami adalah Prancis. Prancis tanpa pihak oposisi, tanpa aksi mogok kerja, bukan Prancis lagi namanya," ujar Bruno.

Hal yang sedikit berbeda dilakukan Kanada. Menurut Menkeu William Morneau, pihaknya memang memangkas pajak bagi kelas menengah. Tetapi, di saat bersamaan, kelompok pendapatan teratas dikenai tarif pajak yang lebih tinggi daripada sebelumnya.

Menurut William, kebijakan itu sebagai respons atas kekhawatiran kelas menengah yang merasakan ekonomi makin sulit. Hal itu menyusutkan peluang generasi berikutnya daribkeleas menengah. "Dalam jangka panjang kami ingin semua punya kesempatan yang sama untuk sukses," cetusnya.

Di kesempatan tersebut, Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde mengingatkan agar tidak hanya berfokus pada tarif pajak. Faktor paling penting justru memperluas basis pajak yang mampu menunjang penerimaan negara yang berkelanjutan.

Lagarde memuji perjuangan Sri Mulyani dalam upaya mereformasi sistem fiskal di Indonesia. "Untuk diketahui, Sri Mulyani bukan hanya melakukan reformasi pajak tapi juga melawan korupsi. Salut," ujarnya.

Hal lain menjadi sorotan profesor ekonomi Universitas Harvard Gita Gopinath. Dikatakannya, yang paling penting bukan seberapa tarif pajak. Pemerintah harus bisa memastikan semua wajib pajak memenuhi kewajiban mereka, tidak ada yang mengemplang. (OL-3)

Komentar