Ekonomi

Kawasan Industri Terintegrasi Lebih Efisien

Jum'at, 13 October 2017 12:49 WIB Penulis: MI

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia Thomas Trikasih (dua kanan) Lembong (dua kanan) menjadi salah satu pembicara di acara investment outlook 2017 di Hotel Pullman, Jakarta, Selasa (10/10)---MI/Ramdani

PERTUMBUHAN industri dan tingkat konsumsi menandakan iklim investasi di Indonesia semakin membaik. Seiring dengan hal itu, Kementerian Perindustrian melalui UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian menertibkan semua kegiatan usaha agar masuk ke kawasan industri.

Hanya, ada persoalan yang membelit kawasan industri yaitu efisiensi. Solusinya ialah pengembangan kawas­an industri harus memiliki infrastruktur terintegrasi dari hulu ke hilir.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan 30% kegiatan ekonomi di Indonesia berasal dari industri. “Ekspor 80% dari industri sehingga industri menjadi penting,” ujar Airlangga saat menyampaikan sambutan dalam Investment Outlook Clean Area for Indonesian Growth and Sustainability yang digelar Media Group di Hotel Pullman, Jakarta, Selasa (10/10).

Untuk itu, Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE) sebagai kawasan industri terintegrasi pertama di Indonesia yang menyambungkan pelabuhan, lahan industri dan residensial dalam satu area seluas 3000 hektar menjadi solusi bagi kebutuhan industri dan benchmarking bagi pengembangan kawasan industri yang direncanakan di berbagai wilayah Indonesia. Keberadaan JIIPE di Gresik, Jawa Timur, dengan utilitas mandiri, dan konektivitas pelabuhan laut dalam, jalur kereta api, dan akses tol menunjang kegiatan industri serta memberikan akses ke pasar domestik dan internasional.

Jawa Timur merupakan salah satu provinsi penyumbang pertumbuhan ekonomi tertinggi dengan berbagai potensi daerahnya. Jawa Timur pun merupakan basis industri petrokimia, industri semen, dan baja, serta industri hilir. “Oleh karena itu, pengembangan kawasan JIIPE bisa mendorong turunan industri petrokimia, stainless steel, dan pengembangan industri oleokimia,” kata Airlangga.

Integrasi seluruh infrastruktur di kawasan industri juga sangat meng­efisienkan pemeriksaan Bea dan Cukai saat proses bongkar muat serta ekspor-impor bahan baku. Dengan sistem terintegrasi ini, Bea dan Cukai tidak perlu menempatkan banyak pos. “Cukup dua saja bisa mengefisienkan waktu,” ujar Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi.

Kemudahan perizinan
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong melanjutkan kawasan industri dengan infrastruktur terintegrasi perlu didukung dengan perangkat lunak yang mendukung investasi dan kegiatan industri. Perangkat lunak tersebut berupa kemudahan perizinan dan memangkas peraturan yang menghambat dunia usaha dan industri. Hal yang sama juga disampaikan oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo, bahwa peran pemerintah daerah diperlukan dalam melakukan kebijakan deregulasi untuk kemudahan berusaha dan berinvestasi.

“Yang dikhawatirkan lagi ialah perangkat lunak seperti regulasi yang berlebihan dan tumpang tindih. Kalau regulasi kita tidak mudah, tidak akan tercapai membuka kawasan industri yang kompetitif,” cetus Lembong.

Sejak 2014, investasi tiap tahun terus mengalami peningkatan sebesar 46%. Peningkatan investasi tidak lepas dari kemudahan berusaha bagi para investor.

Meskipun begitu, Lembong mengakui belum seluruh daerah melakukan deregulasi untuk kemudahan investasi. Padahal, keluhan nomor satu semua investor yaitu regulasi. Ada sekitar 43 ribu peraturan mulai peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan kepala lembaga, hingga peraturan daerah yang memberatkan pengusaha. Ini disebabkan tum­pang tindihnya peraturan.
Keluhan selanjutnya mengenai pajak. Lembong meminta agar kita membangun sistem dan budaya perpajak­an yang adil. Jangan sampai pajak dibebankan ke sektor industri saja.

Izin kerja, terutama bagi warga negara asing, dan perizinan lahan memakan waktu lama juga menjadi keluhan lain. Di banyak pemerintah daerah, pengurus­an IMB (izin mendirikan bangunan) bisa bertahun-tahun. Presiden Direktur PT AKR Corporindo Tbk selaku pengelola JIIPE, Haryanto Adikoesoemo, memaparkan banyak industri memerlukan area yang bersih contohnya industri makanan dan farmasi. Pihaknya lantas menyiapkan area khusus untuk memfasilitasi kebutuhan kedua sektor tersebut.

“JIIPE mengembangkan industrial area dengan clustering system. Kami yakin dengan clustering dapat tercipta sinergi dan efisiensi. Saat ini kami meluncurkan clean block seluas 50 hektar untuk mengakomodir industri makanan dan farmasi untuk Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera,” ujar Haryanto. (Adi/S4-25)

Komentar