Ekonomi

BI Yakin Elektronifikasi Jalan Tol Berjalan Optimal

Jum'at, 13 October 2017 18:00 WIB Penulis: Tesa Oktiana Surbakti

ANTARA/RISKY ANDRIANTO

PEMERINTAH efektif memberlakukan kebijakan elektronifikasi terhadap pembiayaan di seluruh ruas jalan tol per 31 Oktober 2017. Kebijakan dalam rangka meningkatkan gerakan nasional non tunai (GNNT) tersebut diyakini menciptakan efisiensi layanan pembayaran sekaligus meminimalisir kemacetan di jalan tol.

Agar perubahan kebijakan dapat terimplementasi dengan baik, pemerintah menuangkan strategi pengembangan elektronifikasi jalan tol dalam empat tahap. Meliputi tahap elektronifikasi seluruh jalan tol mulai efektif akhir Oktober 2017, tahap integrasi sistem ruas jalan tol, tahap integrasi ruas jalan tol serta pembentukan konsorsium Electronic Toll Election (ETC) dan penerapan Multi Lane Free Flow (MLFF) seluruh gerbang tol.

Implementasi elektronifikasi jalan tol menjadi titik awal tercapainya penerapan MLFF atau skema pembayaran tol tanpa henti. Guna menyukseskan tahap elektronifikasi, koordinasi lintas sektor antar Kementerian atau Lembaga (K/L) berikut operator jalan tol terus dijalankan.

"Persiapan (elektronifikasi jalan tol) "in line". Jadi kerja sama antara Bank Indonesia dengan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) dengan perbankan bagus kok," ujar Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara saat ditemui di Kompleks BI, Jakarta, Jum'at (13/10).

Penetrasi penggunaan uang elektronik dalam pembayaran jalan tol, sambung dia, semakin baik. Sebagai gambaran, tingkat penetrasi per Oktober 2017 diketahui sudah mencapai 72%. Di samping itu, perbankan selaku penerbit kartu elektronik juga terus meningkatkan ketersediaan kartu guna mengantisipasi lonjakan pembelian. Oleh karenanya, Bank Indonesia optimistis kebijakan anyar tersebut dapat berjalan optimal. Seiring gencarnya penetrasi uang elektronik, pihaknya kini tengah merevisi regulasi terkait yakni Peraturan Bank indonesia (PBI) Nomor 16/8/PBI/2014. Revisi payung hukum itu bertujuan mengakomodir sejumlah usulan termasuk mengenai kepemilikan uang elektronik agar dikategorikan sebagai kartu teregistrasi.

Aspek tersebut dinilai penting lantaran masyarakat khawatir atas ketiadaan jaminan terhadap saldo yang tersimpan apabila kartu elektronik hilang. Meski enggan memaparkan substansi yang direvisi, Mirza memastikan PBI terbaru akan keluar sebelum akhir tahun.

"Sebentar lagi terbit, sebelum akhir tahun ya," tukasnya.

Menanggapi adanya gugatan dari Forum Warga Kota Jakarta (Fakta) terkait regulasi uang elektronik ke Mahkamah Agung, Mirza berpendapat produk hukum yang diterbitkan sudah sesuai dengan aturan di atasnya. Seperti diketahui, gugatan dari elemen masyarakat tersebut muncul karena payung hukum uang elektronik dinilai bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

"(Regulasi uang elektronik) sudah sesuai ya. Kan di UU Mata Uang mengatakan Rupiah adalah mata uang yang sah. Rupiah ini ada dalam bentuk tunai dan non tunai. Sama seperti transaksi lewat giro di bank atau transfer tabungan itu kan non tunai. Intinya BI membuat aturan demi kebaikan negeri," tandas Mirza. (OL-6)

Komentar