Ekonomi

Jasa Marga: Tidak Ada PHK Petugas Gardu Tol

Jum'at, 13 October 2017 19:58 WIB Penulis: Erandhi Hutomo Saputra

ANTARA FOTO/Lucky R

DAMPAK elektronifikasi jalan tol yang akan mulai berlaku 100% pada 31 Oktober mendatang secara langsung akan berdampak kepada petugas gardu tol. Meski demikian, Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) dan Umum PT Jasa Marga Kushartanto Koeswiranto menegaskan jika perusahaannya tidak akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap petugas gardu tol yang jumlahnya sekitar 1.300 orang tersebut.

"Kami tegaskan bahwa di Jasa Marga tidak ada PHK (petugas gardu tol)," ujar Kushartanto di Kantor Pusat Jasa Marga Jakarta, Jumat (13/10).

Dengan adanya komitmen untuk tidak melakukan PHK tersebut, petugas gardu tol nantinya akan diberi pilihan untuk beralih ke profesi baru melalui program A-LIFE atau dipindah ke ruas-ruas tol baru milik Jasa Marga yang akan beroperasi pada tahun ini.

Formasi yang disiapkan untuk alih profesi tersebut untuk 900 orang, adapun contoh profesinya seperti petugas traffic information, staf pembebasan lahan, inspektur pengawasan jalan tol, dan inspektur pemeliharaan jalan tol.

Sementara sebanyak 400 orang yang nantinya tidak tertampung di formasi yang telah disiapkan akan diarahkan untuk dipindah ke 6 ruas tol baru yang akan beroperasi seperti Semarang-Solo, Surabaya-Mojokerto, Medan-Kualanamu, dan Ngawi-Kertosono.

"Kita punya program a-life kita sarankan ke posisi-posisi tertentu, kalau tidak kita pindahkan ke ruas-ruas baru jalan tol atau anak usaha lain," tukasnya.

Selain memberikan pilihan untuk alih profesi dan pindah ke ruas tol baru, Jasa Marga juga memberikan petugas gardu tol pilihan untuk menjadi wiraswasta. Kushartanto menegaskan pilihan menjadi wiraswasta tersebut bukan cara Jasa Marga untuk melakukan PHK secara terselubung, sebab pilihan menjadi wiraswasta tersebut merupakan pilihan bukan paksaan.

Dana yang akan diberikan bagi petugas terdampak tersebut, lanjutnya, terdiri dari dana pensiun, pensiun purnakarya, dan keputusan direksi sebanyak 2 PMTK (Peraturan Menteri Tenaga Kerja). Perhitungan 2 PMTK itu sama dengan uang pesangon 2 kali sesuai pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 kali sesuai pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4).

Besaran dana-dana tersebut sesuai dengan masa kerja petugas tersebut. Nantinya petugas yang memilih menjadi wiraswasta juga akan diberi pelatihan dan dibina.

"Kita punya program CSR ada pembinaan bagi mereka, kita ajari jadi pengusaha misal pijat, menyanyi, masak itu kita ajarkan," sebutnya.

Di tempat yang sama, Ketua DPP Serikat Karyawan Jasa Marga Kusnadi membantah isu yang menyebutkan bahwa petugas gardu tol akan menjadi pemotong rumput ketika elektronifikasi jalan tol berkalan. Sebab serikat bersama manajemen telah berkomitmen agar tidak ada PHK atau penurunan level dari pekerjaan.

"Pada prinsipnya kami serikat pekerja tetap mengawal alih profesi ini, tidak ada PHK di Jasa Marga," tukasnya.

Serikat pekerja, kata dia, akan menjadi pihak yang pertama kali bersuara ketika manajemen mengingkari janjinya untuk tidak melakukan PHK.

"Tapi apabila ada teman-teman yang mau pindah atau keluar itu hak mereka untuk mengundurkan diri," ucapnya.

Adapun Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Sinergi BUMN Ahmad Irfan menyebut adanya komitmen dari manajemen dan serikat pekerja Jasa Marga tersebut merupakan bukti adanya kemitraan yang harmonis dan komnunikasi yang baik. Ia juga menilai adanya alih profesi dengan memberikan pendidikan dan pelatihan merupakan promosi bagi petugas gardu tol.

"Petugas gardu tol sekarang bisa mengembangkan kompetensinya masing-masing, ini kesempatan untuk perubahan-perubahan di karyawan," pungkasnya. (OL-6)

Komentar