Polkam dan HAM

Jangan Ada Kawin Paksa untuk Ridwan Kamil

Senin, 6 November 2017 06:44 WIB Penulis: Astri Novaria

Bupati Tasikmalaya sekaligus bakal Calon Wakil Gubernur Uu Ruzhanul Ulum (kiri) mengepalkan tangan bersama dengan Ketua Pusat Angkatan Muda Siliwangi (AMS) Noery Ispandji Firman (tengah) dan Sekjen Pusat AMS Denda Alamsyah (kanan) -- MI/Bayu Anggoro

PARTAI-PARTAI politik pengusung Ridwan Kamil sebagai calon Gubernur Jawa Barat 2018-2023 secepatnya akan melakukan rapat konsolidasi. Agenda besar mereka ialah menentukan pendamping yang pas bagi pria yang disapa Kang Emil itu dalam mengarungi­ Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018.

Salah satu hal yang perlu digarisbawahi ialah parpol pengusung tidak akan melakukan ‘kawin paksa’ alias memaksakan kehendak bahwa calon wakil Ridwan Kamil harus berasal dari partai mereka. Saat ini terdapat empat parpol yang siap mengusung Emil di Pilkada Jabar, yakni Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai NasDem.

Sekretaris Badan Pemenang­an Pemilu NasDem Willy Aditya mengatakan NasDem melalui Ketua DPW Partai NasDem Jawa Barat, Saan Mustopa, akan menginisiasi konsolidasi partai pengusung Ridwan Kamil, pekan ini. Dalam forum itu, mereka akan membahas beberapa hasil survei yang terbaru, menentukan calon wakil gubernur, dan strategi pemenangan Pilkada Jawa Barat 2018.

“Komunikasi dan konsolidasi masih terus dilakukan di level provinsi oleh partai pengusung. Memang ada partai yang mengusulkan bebera­pa nama sebagai wakil Kang Emil, tapi itu masih simulasi. Kita tentu menghitung wakil harus memberikan daya ung­kit dalam beberapa hal, baik itu wilayah, latar belakang, maupun elektabilitas. NasDem tidak ingin ada kawin paksa,” jelasnya.

NasDem cenderung membebaskan Ridwan Kamil untuk memilih wakilnya, sedangkan Golkar menyodorkan nama Daniel Muttaqien, PPP memasangkannya dengan Bupati Tasikmalaya, Uu Ruhzanul Ulum. PKB menginginkan Ridwan Kamil bersanding dengan kadernya, Syaiful Huda.

Ketua Desk Pilkada DPP PKB, Daniel Johan, mengatakan keputusan mengenai calon pendamping Ridwan Kamil akan diambil secara musyawarah mufakat. “Melalui musyawarah mufakat dan hasilnya tergantung dari hasil pembahasan koalisi,” ujar Daniel.

Hal yang sama diungkapkan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Misbakhun. “Pada saat rapat dan musyawarah tersebut akan dibuat kriteria yang paling pas untuk pendamping Ridwan Kamil,” jelasnya.

Peluang Dedi
Meski DPP Golkar telah menetapkan dukungan untuk Ridwan Kamil, dewan pengurus daerah (DPD) Golkar masih membuka kemungkinan untuk mengusung Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi, untuk berkompetisi sebagai calon Gubernur Jawa Barat 2018-2023.

“Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat masih belum final karena belum ada yang mendaftarkan ke KPU provinsi,” kata Ketua DPD Partai Golkar Kota Tasikmalaya, Muhamad Yusuf, kemarin.

Yusuf mengatakan salah satu alasan kuat ialah semua DPD Golkar se-Jawa Barat pada musyawarah tingkat provinsi, beberapa waktu lalu, sudah sepakat mendukung dan siap memenangkan Dedi sebagai calon gubernur. “Kami masih percaya Dedi Mulyadi akan maju pada pesta demokrasi kali ini karena merupakan hasil kesepakatan DPD se-Jawa Barat,” tandasnya. (AD/BB/P-5)

Komentar