Opini

Gebrakan Mohammad bin Salman Menakutkan

Selasa, 7 November 2017 00:31 WIB Penulis: Smith Alhadar Penasihat ISMES (The Indonesian Society for Middle East Studies), Presiden Direktur Institute for Democracy Education

AFP PHOTO / FAYEZ NURELDINE

REFORMASI yang dijalankan Putra Mahkota Pangeran Mohammad bin Salman (MBS) tidak main-main. Pada 4 November malam, beberapa jam setelah Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud, ayah MBS, mengeluarkan dekrit pembentukan komite antikorupsi, MBS langsung menggebrak dengan menahan 11 pangeran berpengaruh, puluhan menteri dan mantan menteri, dan mengganti pemimpin Garda Nasional Pangeran Miteb bin Abdullah dengan Pangeran Khaled bin Ayyaf serta Menteri Perekonomian Adel Fakeih dengan Mohammad al-Tuwaijri.

Memang korupsi sangat sistematis dan endemik di Arab Saudi. Sangat sulit membedakan harta keluarga penguasa dan negara. Eksistensinya diketahui dan dilindungi sejak Arab Saudi berdiri pada 1932. Namun, LSM antikorupsi tidak dapat berbuat banyak. Setiap petisi mereka berujung pada penangkapan. Lembaga antirasywah yang baru dibentuk ini punya wewenang menyelidiki, menahan, mencekal perjalanan, melacak aliran dana, dan membekukan aset orang-orang yang terlibat korupsi. Gebrakan itu tak lepas dari rencana transformasi ekonomi Saudi yang dikenal sebagai Visi Arab Saudi 2030, pembangunan kota modern raksasa yang dikenal sebagai NEOM atau Neo Mustaqbal (Masa Depan Baru), dan reformasi sosial-budaya.

Visi Arab Saudi 2030 dilakukan setelah merosotnya harga minyak dunia secara drastis sejak 2014. Sebagai negara produsen minyak terbesar di dunia, yang mendapatkan pemasukan luar negeri dari ekspor minyak sebesar 80%, serta menyumbang tak kurang dari 70% dari APBN, anjloknya harga minyak dunia itu tentu sangat memukul ekonomi Saudi. Dalam dua tahun terakhir, Saudi mengalami defisit tak kurang dari US$150 miliar. Selain merosotnya pendapatan dari hasil ekspor minyak, Riyadh harus merogoh kocek untuk operasi militer di Yaman dan pembelanjaan militer secara besar-besaran untuk menghadapi ancaman Iran.

Dalam konteks inilah kita bisa memahami penahanan para pangeran kaya itu, terutama miliarder Pangeran Alwaleed bin Talal yang memiliki kekayaan sekitar US$35 miliar. Alwaleed tidak mau menyertakan modalnya di area NEOM yang berbasis teknologi informasi kecuali kalau ia diberi kue yang lebih besar dari proyek raksasa itu. Ia juga membenci liberalisasi yang sedang dilancarkan MBS. Sebagaimana diketahui, pada 26 Oktober silam MBS meluncurkan proyek NEOM bernilai US$500 miliar. NEOM berlokasi di barat laut Saudi, berbatasan dengan Yordania dan Mesir. Area seluas 26 ribu km persegi ini akan dijadikan pusat keuangan modern dengan hukum dan UU tersendiri, terpisah dari wilayah lain Arab Saudi.

Direncanakan, daerah yang berupa dataran hijau itu akan menjadi wilayah dengan gaya hidup standar global terkait dengan budaya, seni, dan pendidikan. Itu wilayah masa depan tempat semua jasa dan prosedur dilakukan 100% secara elektronik tanpa kertas. Perempuan berbikini dan restoran serta bar menjual alkohol juga diizinkan. Setelah menyadari proyek ambisius yang menabrak semua norma Wahabisme ini akan menghadapi tantangan internal yang keras, pemerintah telah mencopot 3.500 mubalig garis keras dari posisi mereka di pemerintahan. MBS telah bertekad mempromosikan Islam moderat. Sejumlah besar buku, yang memuat hadis dan sunah Nabi Muhammad yang menjurus pada radikalisme dan kesahihannya diragukan, ditarik dari peredaran.

Pada 26 September lalu, Raja Salman pun mengeluarkan dekrit yang membebaskan perempuan mengendarai kendaraan. Tiga hari sebelumnya, perempuan dibolehkan memasuki stadion olahraga, bercampur dengan pria, untuk menonton sepak bola dan konser musik. MBS memang bercita-cita mentransformasikan masyarakat Saudi dari paham ultrakonservatif menjadi masyarakat yang sesuai dengan tantangan zaman. Kebijakan antikorupsi bertujuan menerapkan sistem good governance. Selama ini sistem di Saudi terkenal sangat sentralistis karena semua hal dikelola kerajaan dengan manajemen standar sehingga pemerintah harus berhadapan dengan nilai-nilai modern. Korupsi bisa merajalela karena selama ini tidak ada lembaga negara yang mengaudit sistem keuangan negara.

Dengan menurunnya pendapatan dari ekspor minyak, MBS merasa penting melakukan pembenahan cara pengelolaan keuangan negara untuk mendapatkan kembali investasi lokal maupun asing. Gebrakan antikorupsi dan naiknya Pangeran Khaled bin Ayyaf sebagai pemimpin Garda Nasional dan Mohammad al-Tuwaijri sebagai menteri perekonomian--keduanya dekat dengan MBS--merupakan upaya konsolidasi kekuasaan MBS. Gebrakan itu diharapkan didukung generasi milenial, berusia di bawah 30 tahun, yang merupakan 70% dari total penduduk Saudi.

Bagaimanapun, banyak pihak, di dalam maupun luar negeri, khawatir dengan ambisi MBS yang masih belia (32) dan miskin pengalaman. Mengubah budaya, terutama paham keagamaan yang telah berurat berakar, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Terlebih, proses reformasi tidak akan mencapai hasil maksimal tanpa diikuti reformasi bidang politik. Pada September lalu, penguasa Saudi menangkap puluhan intelektual, aktivis, dan ulama, yang menuntut demokratisasi, penghapusan korupsi, dan penegakan HAM. Tuntutan-tuntutan itu sebenarnya merupakan keniscayaan bagi terbentuknya negara modern yang inklusif untuk meningkatkan kinerja bangsa. Tanpa reformasi politik, kelompok oposisi--baik dari lingkaran dalam kerajaan, kaum intelektual dan aktivis, maupun Wahabi radikal--dapat menjadi destabilisator kerajaan yang berbahaya.

Agar reformasi lebih kondusif, MBS harus menciptakan lingkungan regional yang stabil. Karena itu, perang di Yaman yang mengganggu keamanan Saudi harus segera diakhiri. Krisis Qatar yang mengancam eksistensi Dewan Kerja Sama Teluk dengan Saudi ialah salah satu anggotanya juga mesti segera diatasi. Konfrontasi dengan Iran tidak perlu karena hanya meningkatkan belanja militer Saudi. Tanpa lingkungan internal dan regional yang kondusif, reformasi yang sedang dijalankan MBS berbahaya bagi eksistensi Arab Saudi.

Komentar