Opini

Menyorot Registrasi Kartu Prabayar Seluler

Selasa, 7 November 2017 00:46 WIB Penulis: Tulus Abadi Ketua Pengurus Harian YLKI

Thinkstock

PENGGUNA telepon seluler di Indonesia, khususnya pemegang kartu prabayar, beberapa hari terakhir ini tampak diliputi perasaan gundah gulana, risau, bahkan marah. Pasalnya pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), per 31 Oktober 2017-28 Februari 2018, mewajibkan pemegang kartu prabayar melakukan registrasi, baik untuk pengguna baru dan atau pengguna lama. Jika melanggar, kartu prabayar milik konsumen akan hangus, alias mati! Sejatinya, pada 2005 pernah dilakukan registrasi prabayar dan terbukti hasilnya nihil. Kegagalan itu menunjukkan tidak adanya konsep yang jelas, bahkan inkonsistensi pemerintah dan operator seluler. Mungkin pada 2005 sistem registrasinya masih manual, data yang di-<i>input<p> konsumen gampang dipalsukan dan tidak bisa diverifikasi.

Ada beberapa persoalan mengapa kebijakan tersebut harus dikritisi. Pertama, dari sisi jumlah nomor prabayar. Saat ini jumlah nomor prabayar yang di tangan konsumen berkisar 330 jutaan kartu. Namun, ironisnya kartu yang aktif hanya 180 jutaan. Sisanya menjadi nomor tidur. Kondisi itu tak boleh dibiarkan mengingat nomor ialah domain publik, bukan milik operator atau milik konsumen. Makin banyak kartu tidur, kerugian operator makin besar. Bahkan kerugian negara. Bahkan operator seluler makin kesulitan 'mengoplos' angka untuk penomoran baru. Jadi, sebenarnya, kebijakan registrasi itu sebenarnya bertujuan untuk instrumen pengendalian jumlah kartu prabayar.

Kedua, dalam konteks untuk perlindungan pada konsumen, kebijakan registrasi kartu prabayar bertujuan mengantisipasi maraknya modus penipuan via SMS, yang sangat meresahkan konsumen. Penggerebekan kepada para pelaku oleh polisi terbukti tak membuat mereka jera karena aksi penegakan hukumnya hanya sporadis dan tidak berkelanjutan. Maraknya penipuan via SMS itu salah satu pemicu utamanya ialah mudahnya melakukan aktivasi kartu prabayar yang baru. Diharapkan, dengan mekanisme registrasi fenomena penipuan via SMS akan berkurang. Jika konteksnya untuk memudahkan pelacakan guna menangkap sang pelaku, klaim tersebut bisa dibenarkan. Namun, sangat mungkin fenomena penipuan via SMS akan tetap marak sekalipun sudah ada pendaftaran ulang kartu prabayar jika aspek penegakan hukumnya lemah.

Ketiga, bagaimana pemerintah memberikan jaminan data pribadi konsumen agar tidak disalahgunakan, baik untuk kepentingan komersial, nonkomersial, atau bahkan tindakan lain yang merugikan konsumen? Pasalnya, untuk melakukan registrasi, konsumen harus memasukkan dua komponen yang amat privat, yakni NIK (nomor induk kependudukan) dan nomor kartu keluarga (nomor KK). Pasalnya hingga detik ini Indonesia belum mempunyai regulasi yang kuat untuk melindungi data pribadi milik konsumen, seperti alamat rumah, alamat <i>e-mail<p>, nomor telepon, dan nomor kartu kredit. Indonesia belum mempunyai UU perlindungan data pribadi, sebagaimana negara lain memilikinya.

Terkait dengan hal itu, konsumen jasa telekomunikasi hanya dilindungi dengan peraturan menteri. Dengan demikian, data pribadi milik konsumen sejatinya sangat rentan untuk disalahgunakan. Di era yang serbadigital seperti sekarang, data pribadi ialah entitas ekonomi yang sangat menggiurkan.

Aspek pengendalian
Spirit untuk melakukan pendaftaran ulang kartu prabayar, dari sisi kebijakan telekomunikasi, bisa dimengerti. Secara regulasi hal ini juga mempunyai sandaran yang cukup kuat karena merupakan mandat UU tentang Telekomunikasi. Di banyak negara hal serupa juga dilakukan. Bahkan Jepang hanya mengakomodasi akses konsumen pascabayar, sedangkan akses prabayar tidak ada. Namun, sangat disayangkan pemerintah belum menjelaskan secara gamblang kenapa registrasi prabayar pada 2005 mengalami kegagalan.
Guna memberikan keyakinan pada publik bahwa kebijakan registrasi tidak terkesan 'coba-coba' atau bahkan berpotensi merugikan konsumen, pertama, pengendalian dari sisi hulu juga harus dilakukan, yakni promosi dan perang tarif antaroperator.

Membeludaknya jumlah kartu prabayar bukan semata perilaku konsumen. Justru fenomena seperti itu dipicu fenomena perang tarif antaroperator telekomunikasi dan promosi yang membius. Seolah tarif telekomunikasi dan tarif data operator tertentu lebih murah. Akhirnya sangat banyak pengguna kartu prabayar yang langsung membuang atau mengganti kartu prabayarnya jika masa promosi dari operator yang bersangkutan telah habis, dan berganti operator lain yang menawarkan promosi. Begitu seterusnya.

Kedua, pemerintah harus <i>fair<p> bahwa aspek pengendalian kartu prabayar seluler bukan hanya dari sisi hilir, melainkan juga harus dari sisi hulu. Pemerintah harus menertibkan adanya perang tarif dan promosi yang tidak sehat (menyesatkan konsumen) yang dilakukan semua operator seluler karena berawal dari fenomena itulah konsumen pemegang kartu prabayar terjebak. Akhirnya banyak yang menonaktifkan kartunya.

Ketiga, hal yang paling krusial dari program registrasi kartu prabayar ialah perlindungan data pribadi milik konsumen. Pemerintah harus menjamin bahwa data pribadi milik konsumen tidak akan disalahgunakan untuk kepentingan apa pun, termasuk untuk kepentingan politik jangka pendek.

Pemerintah juga harus menjelaskan pada publik di manakah dan milik siapakah server (peladen) yang dipakai untuk menyimpan data pribadi tersebut. Jangan sampai proses registrasi hanya menguntungkan pihak tertentu dan disalahgunakan untuk kepentingan lain, tanpa seizin dan sepengetahuan konsumen sebagai pemilik data pribadi.

Komentar