Polkam dan HAM

Polri Buka Peluang Kasus Dugaan Pemalsuan Surat Oleh Pimpinan KPK Dihentikan

Selasa, 14 November 2017 15:55 WIB Penulis: Arga Sumantri

Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Setyo Wasisto di Jakarta. MI/ROMMY PUJIANTO

POLRI hingga saat ini mengakui masih mengusut kasus dugaan pemalsuan surat yang diduga melibatkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo dan Wakil Ketua Saut Situmorang yang dilaporkan oleh salah seorang yang tergabung dalam tim pengacara Setya Novanto. Namun, Polri juga membuka peluang kasus itu dihentikan.

"Apabila nanti dalam perjalanannya tidak ada bukti-bukti yang kuat, maka bisa saja dihentikan dengan SP3," kata Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (14/11).

Setyo menegaskan lagi, dua pimpinan KPK itu statusnya masih terlapor. Surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) yang terbit dalam kasus itu, kata Setyo, cuma sebagai tanda kalau Polri akan mencari bahan keterangan sebanyak mungkin untuk membikin terang kasus.

Setyo mengatakan, SPDP dalam Polri beda dengan KPK, misalnya. Kalau di lembaga antirasuah, Sprindik yang serupa SPDP itu berarti menandakan sudah ada tersangka dalam suatu kasus. "Kalau di Polri, SPDP baru memberi tahu Kejaksaan bahwa Polri masih menyidik suatu kasus," ucapnya.

SPDP laporan dugaan pemalsuan surat dengan terlapor dua pimpinan KPK yaitu Agus Rahardjo dan Saut Situmorang beredar ke kalangan awak media. SPDP itu dikeluarkan Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim pada Rabu 8 November 2017.

Dalam SPDP itu disebutkan jika laporan yang melibatkan dua pimpinan KPK sudah naik ke tahap penyidikan terhitung sejak dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) nomor:SP.Sidik/1728/XI/2017/Dit Tipidum tanggal 7 November 2017. Namun, status dua pimpinan KPK masih sebagai terlapor.(MTVN/OL-3)

Komentar