Megapolitan

Satpol PP Mulai Rapikan Reklame Konvensional

Selasa, 14 November 2017 20:21 WIB Penulis: Yanurisa Ananta

MI/Ramdani

SATUAN Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta mulai merapikan sejumlah reklame konvensional di beberapa titik.

Salah satunya ialah dua reklame bertiang yang berdiri setinggi 10 meter dan lebar 5 meter di simpang Jalan Tomang, Jakarta Barat. Pada badan reklame ditempel spanduk bertuliskan ‘Kawasan Bebas Papan Reklame’. Dengan kontras reklame Light Emmiting Diode (LED) milik mal Taman Anggrek menyala begitu megah.

Asosiasi Media Luar griya Indonesia (AMLI) akhir bulan lalu masih mengupayakan adanya revisi Peraturan Gubernur (Pergub) No.148/2017. Pergub hasil revisi dari Pergub No.224/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame dinilai menyalahi aturan yang ada.

Kendati demikian, Satpol PP mulai gencar menertibkan papan reklame bertiang. Kasatpol PP Jakarta Barat Tamo Sijabat mengakui adanya papan papan reklame di wilayahnya yang segera dibongkar. Hal tersebut sesuai dengan Pergub Nomor 244 Tahun 2015.

"Ini khusus di wilayah protokol ya," jelas Tamo.

Ke depannya, reklame konvensional yang akan ditertibkan berada di kawasan jalan S Parman (tiga buah), Tomang, Hayam Wuruk, Gajah Mada (dua buah), Tamansari dan Palmerah. Menurut dia, semua wilayah itu harus bersih dari papan reklame bertiang.

Melihat kondisi jakarta yang modern, Tamo menegaskan semestinya wilayah DKI Jakarta, khususnya Jakarta Barat tak lagi ada berdiri papan reklame bertiang. Ia mengatakan nantinya akan diganti dengan papan layar LED.

"Dibongkar itu bukan karena takut roboh, tapi ya memang agar terlihat lebih indah saja, atau tertata," tuturnya.

Di sisi lain, Kepala Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD) Kecamatan Tamansari, Andri Kunarso mengakui terdapat 21 papan reklame yang bermasalah di wilayahnya. Reklame itu berdiri di atas fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum). Mereka tersebar di Glodok, Krukut, Gajah Mada, dan wilayah Taman Sari lainnya.

"Sebenar mereka itu bayar, tapi karena penempatannya salah, maka akan kami segel, barulah dibongkar Satpol PP," ucapnya.

Andri mengatakan penertiban tidak akan dilakukan secara langsung, melainkan secara bertahap. Sementara Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) DKI Jakarta Sarman Simanjorang tidak merespons ketika dimintai konfirmasinya. (OL-4)

Komentar