Nusantara

Penolakan Tambang di Pulau Laut Meluas

Rabu, 15 November 2017 00:16 WIB Penulis:

Ist

BERBAGAI pihak terus memprotes beroperasinya tiga perusahaan tambang di Pulau Laut, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan.Selasa, para nelayan menggelar unjuk rasa. Sebelumnya, gelombang protes juga dilakukan organisasi peduli lingkungan, tokoh masyarakat, dan Forum Peduli Banua. Kekhawatiran akan ancaman kerusakan lingkungan dan terjadinya bencana ekologis menjadi alasan utama gelombang protes itu. Di Pulau laut seharusnya tidak ada kegiatan penambangan karena kategorinya merupakan pulau kecil. Ketiga perusahaan tambang itu diketahui bergabung dalam kelompok Sebuku Group. Para nelayan yang berunjuk rasa bergabung dalam Ikatan Nelayan Saijaan (Insan) Kotabaru.

Ketua Insan Kotabaru Zainal menyatakan para nelayan menentang keberadaan perusahaan tambang di Pulau Laut karena akan berimbas pada terjadinya pencemaran di wilayah perairan. “Pada akhirnya kegiatan mereka akan merusak ekosistem laut dan merugikan nelayan.” Ia menambahkan saat ini perairan Kotabaru sudah tercemar. Jika penambangan terus dilakukan, ancaman pencemaran akan semakin besar dan akhirnya merugikan nelayan. Seharusnya, lanjut dia, dalam kebijakannya pemerintah memperhatikan kepentingan banyak pihak termasuk keberadaan nelayan. Insan mencatat sekitar 3.000 keluarga nelayan bersentuhan dengan keberadaan dan keberlangsungan Pulau Laut.

Protes serupa juga dilontarkan koordinator Pusat Forum Peduli Banua Gusti Nurpansyah. “Dilihat dari sisi lingkungan, keberadaan tambang lebih banyak mendatangkan kerugian bagi masyarakat,” tuturnya. Ketua Wahana Lingkungan Hidup Kalimantan Selatan Kisworo Dwi Yulianto mendesak pemerintah segera mencabut izin tambang di Pulau Laut, menyetop izin tambang baru, dan menghentikan tambang yang tidak memenuhi persyaratan clear and clean.

“Sesuai aturan, pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya dilakukan berdasarkan kesatuan ekologis dan ekonomis, menyeluruh dan terpadu dengan pulau besar di dekatnya. Pemanfaatan pulau kecil diprioritaskan untuk kepentingan konservasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, budi daya laut, pariwisata, usaha perikanan dan kelautan, serta industri perikanan secara lestari,” tandasnya. (DY/N-2)

Komentar