Megapolitan

Rp30 Miliar DAK PAUD Dikembalikan

Rabu, 15 November 2017 10:30 WIB Penulis:

Ilustrasi

KOMISI E DPRD DKI Jakarta menyayangkan kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang tidak mampu menyerap anggaran dengan optimal.

Akibatnya, dana alokasi khusus (DAK) dari pemerintah pusat di Dinas Pendidikan (Disdik) untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebesar Rp30 miliar dikembalikan.

Pengembalian DAK tersebut disebabkan banyaknya sekolah PAUD di Jakarta yang tidak memiliki izin operasional. Hal itu menunjukkan kurangnya koordinasi antardinas di lingkup Pemprov DKI Jakarta.

“Di Jakarta tercatat ada 5.000 PAUD, yang ada izinnya 2.500, sisanya sebanyak 2.500 belum atau tidak dikeluarkan izin. Ada bantuan PAUD dari pemerintah pusat ke DKI dikembalikan sebesar Rp30 miliar, gara-garanya 2.500 PAUD enggak ada legalisasi,” sesal Ketua Komisi E DPRD DKI Syahrial dalam rapat Badan Anggaran di Gedung DPRD DKI, kemarin.

Salah satu penyebab belum dikeluarkannya legalitas PAUD, menurut Syahrial, ialah koordinasi antara Dinas Pendidikan DKI dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu masih kurang terjalin. “Kami ingin ada kerja sama Dinas Pendidikan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam rangka mengeluarkan legalitas,” tegasnya.

Perbaikan

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memastikan akan mengamodasi usulan Komisi E DPRD DKI Jakarta dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2018.

Salah satunya, meningkatkan sertifikasi PAUD dengan mempermudah kepengurusan izin di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM dan PTSP) DKI Jakarta.

“Untuk PAUD, saya sudah minta kepada Asisten Kesejahteraan Rakyat (Askesra) Sekda DKI untuk berkoordinasi dengan Dinas PTSP agar izin untuk PAUD dipermudah,” ujar Ketua TAPD DKI Jakarta Saefullah di Gedung DPRD, kemarin.

Saefullah yang juga sekretaris daerah itu mengakui saat ini masih banyak PAUD di Ibu Kota yang belum mengantongi izin operasional. Imbasnya DAK dari pemerintah pusat tidak dapat diserap dinas pendidikan dengan optimal setiap tahunnya.

“Kan sayang karena tidak diberikan izin, uang APBN yang telah disiapkan dikembalikan lagi,” kata dia. Selain PAUD, Saefullah berjanji akan memberikan kemudahan izin untuk taman kanak-kanak (TK). Hal itu disebabkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ingin ada TK negeri.

“Tahun ini Gubernur minta didirikan TK negeri, ada 11 TK negeri. Karena kesempatan belajar di TK persentasenya masih kecil, hanya 20% penduduk Jakarta usia TK sekolah TK,” ujar Saefullah. (Sru/Ssr/J-3)

Komentar