Polkam dan HAM

DPR Tunggu Usulan Presiden soal Panglima

Rabu, 15 November 2017 09:22 WIB Penulis: Nov/Mtvn/P-2

ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

KOMISI I DPR menantikan pemerintah mengusulkan nama pengganti Panglima TNI Jenderal Gatot Nuryanto yang akan memasuki masa pensiun pada Maret 2018. Pembahasan akan dilakukan dalam sidang paripurna mendatang.

"Kita menunggu apakah Presiden berkirim surat atau tidak. Kalau Presiden berkirim surat, saya yakin itu (pergantian Panglima TNI) akan dibahas nanti di masa persidangan yang akan datang," kata anggota Komisi I DPR Fraksi PPP Syaifullah Tamliha.

Menurutnya, pilihan nama untuk posisi Panglima TNI sepenuhnya hak prerogratif Presiden Jokowi, apakah memilih kembali dari matra Angkatan Darat (AD) maupun diamanatkan kepada jenderal dari mat-ra Angkatan Udara dan Angkatan Laut. Anggota dewan di Komisi I, kata Syaifullah, hanya akan menguji kapabilitas nama yang dipilih.

"Biasanya dalam satu surat itu ada dua, meminta persetujuan pergantian Panglima TNI dan kedua meminta menyetujui calon panglima yang direstui Presiden," tuturnya.

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi NasDem Supiadin Aries mengatakan usulan pergantian Panglima TNI perlu dilakukan enam bulan sebelum masa jabatan Jenderal Gatot berakhir. Surat pengunduran diri secara resmi kemudian perlu dilakukan.

"Surat pengunduran tersebut dimaksudkan untuk memberi waktu kepada Presiden guna menyiapkan pengganti Panglima," kata Supiadin.

Supiadin berharap Pang-lima TNI yang akan datang bisa fokus untuk mewujudkan program Minimum Essensial Force (MEF) TNI yang sampai saat ini belum bisa tercapai. Selain itu, kesejahteraan dan profesionalisme prajurit harus terus dipelihara dan ditingkatkan. "Tentunya panglima yang baru mampu menjamin netralitas TNI pada Pilkada 2018 dan Pemilu 2019."

Anggota Fraksi PPP Arwani Thomafi berharap pengganti Gatot diharapkan memiliki peran yang strategis dalam menghadapi tahun-tahun politik, yakni Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.

"Memastikan TNI tidak berpolitik praktis, imparsial, dan teguh mengawal kedaulatan NKRI menjadi agenda penting di bawah komando Panglima TNI yang baru," jelas Arwani.

Selain itu, Arwani menyoroti persoalan modernisasi keku-atan TNI serta persoalan ke-sejahteraan TNI juga menjadi pekerjaan rumah yang senantiasa harus terus dikawal pimpinan TNI.

Ia mengungkapkan konstitusi memberikan mandat penuh kepada presiden untuk mengusulkan pergantian Panglima TNI. Soal siapa dan dari matra mana, hal tersebut menjadi hak prerogatif presiden.

Komentar