Polkam dan HAM

Fahri Hamzah Minta Jokowi Hati-Hati

Rabu, 15 November 2017 09:39 WIB Penulis: Nov/P-1

ANTARA/ANDIKA WAHYU

WAKIL Ketua DPR RI Fahri Hamzah menilai tindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang enggan hadir memenuhi panggilan Pansus Angket KPK justru memberikan contoh yang tidak benar sebagai lembaga penegak hukum.

"Padahal kan tinggal konfirmasi temuan-temuan Pansus ke KPK. Kalau KPK tidak datang, ini tontonan, ajakan pada masyarakat untuk tidak perlu taat hukum. Jangan salahkan kalau orang tidak mau datang dipanggil KPK. Ini sudah ada gejalanya," ujar Fahri dalam diskusi bertajuk Pansus Angket Apa Lagi? di Gedung DPR RI, Jakarta, kemarin.

Fahri juga mengkritik KPK yang selalu menyeret Presiden Joko Widodo untuk masuk proses penegakan hukum. Ia juga mengingatkan Presiden Jokowi agar berhati-hati dalam bersikap, terlebih pada persoalan hukum yang menjerat pimpinan KPK.

Disebutkan Fahri, saat ini Presiden Jokowi mendapatkan masukan-masukan dari orang yang salah dan selalu diseret untuk mengintervensi jika pimpinan KPK tersandung dalam kasus hukum.

"KPK selama ini membangun citra selalu bersih dan tidak boleh kelihatan salah. Kartu trufnya, langsung datang ke Presiden.

Tanpa disadari Presiden telah diseret untuk mengintervensi proses penegakan hukum. Harusnya apa yang terjadi jalan saja. Hati-hati Pak Jokowi, Anda bisa masuk ke pasal impeachment, dari awal sudah diseret, tolong sekarang jangan mau diseret," paparnya.

Pada kesempatan yang sama, anggota Pansus Hak Angket KPK Masinton Pasaribu menilai sikap KPK yang enggan memenuhi panggilan Pansus Hak Angket KPK merupakan sebuah sikap pembangkangan terhadap konstitusi. Menurutnya, kalau lembaga antirasywah telah berbuat demikian, wajar saja apabila ada orang yang tidak mau patuh datang kalau dipanggil KPK. Masinton enggan menjelaskan lebih lanjut siapa yang dimaksud orang yang tidak patuh terhadap KPK.Masinton menilai KPK telah menciptakan tirani dalam penegakan hukum di Tanah Air. KPK kerap bertindak seolah-olah yang paling benar di antara institusi penegak hukum lainnya.

Berdasarkan temuan Pansus Angket KPK, sambung Masinton, sudah sangat jelas terdapat sejumlah pelanggaran yang dilakukan KPK. Namun, KPK menganggap temuan Pansus seolah tidak menjadi masalah.

Saat ini, kata Masinton, Pansus tengah menyusun laporan kesimpulan dan rekomendasi sambil menunggu kehadiran pimpinan KPK.

Komentar