Polkam dan HAM

Presiden Cukup Kirim Satu Nama Penganti Panglima TNI ke DPR

Rabu, 15 November 2017 13:17 WIB Penulis: Ilham Wibowo

MI/Panca Syurkani

NAMA jenderal TNI sebagai calon pengganti Panglima TNI Jenderal Gatot Nuryanto yang sudah memasuki usia pensiun tengah dinantikan. Presiden Joko Widodo dinilai cukup memilih satu nama untuk dilakukan uji kelayakan di Komisi I DPR.

"Seperti apa prosedur, presiden harus mengirimkan satu nama saja," kata Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (15/11). Uji kelayakan calon Panglima TNI terebut dilakukan sebagai bahan persetujuan anggota dewan.

Menurut Hasanuddin, pengalaman dan kemampuan calon Panglima TNI yang direkomendasikan Presiden Jokowi itu nantinya akan diperdalam. "Setelah uji kelayakan Komisi I apakah menyetujui atau tidak? Kalau menyetujui lanjutkan, kalau tidak menyetujui ya nanti presiden mengirim satu nama lagi, sampai kemudian disetujui oleh DPR," paparnya.

Penentuan sosok pengganti Jenderal Gatot yang memasuki masa pensiun pada Maret 2018 merupakan hak prerogatif presiden. Mandat itu diatur dalam UU Nomor 34/2004 tentang TNI. Dalam pasal 13 UU 34/2004 dikatakan Panglima diangkat dan diberhentikan oleh presiden setelah mendapat persetujuan DPR.

Menurut Hasanuddin, DPR hanya menantikan apa yang menjadi pilihan terbaik Presiden Jokowi. Pilihan pun bisa jatuh ke jenderal bintang empat di matra Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL) maupun Angkatan Udara (AU).

"Pada prinsipnya kami berpendapat pergantian panglima TNI itu adalah hak preogratif bapak presiden. Boleh pada saat menjelang pensiun boleh jauh-jauh hari sebelum pensiun," ujarnya.(MTVN/OL-3)

Komentar