Indonesia 2018

Titik Kulminasi di Musim Kontestasi

Selasa, 5 December 2017 08:40 WIB Penulis: Gun Gun Heryanto Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute, Dosen Komunikasi Politik UIN Jakarta dan Presidium Asosiasi Ilmuwan Komunikasi Politik Indonesia (AIKPI)

MI/Tiyok

DI penghujung 2017 selayaknya bangsa Indonesia melakukan refleksi atas ragam­ peristiwa yang telah dilalui dan menyiapkan perjalanan untuk tahun mendatang. Panggung politik kita dua tahun ke depan akan gegap gempita dengan ragam pertarungan politik di pusat hingga daerah.

Politik nasional akan mengalami titik kulminasi di musim semi kontestasi. Eskalasi pertarungan politik meningkat seiring dengan gelaran pilkada serentak yang akan berlangsung di 171 daerah dan pemilu legislatif serta pemilu presiden yang berlangsung di waktu bersamaan pada 2019. Agenda politik yang berimpitan itu harus diantisipasi, untuk menghindari eskalasi yang merusak konsolidasi demokrasi.

2017, modal tahun ketiga

Melewati tahun ketiga, Jokowi mulai mampu mengoptimalkan sumber daya politik yang dimilikinya. Jokowi dengan segala plus-minusnya telah melangkah menjaga momentum kepercayaan publik di tengah ragam kepentingan berbagai kekuatan. Memasuki tahun keempat, artinya Jokowi memasuki musim pancaroba politik, mengingat tahapan kontestasi elektoral 2019 sudah berjalan.

Semua kekuatan politik mulai melancarkan lagi ragam strategi guna menjaga eksistensi mereka di kemudian hari. Bahkan, musim kontestasi datang lebih dini, seiring dengan perubahan konstelasi penyelenggaraan Pemilu 2019 karena pemilu legislatif dan pemilu presiden dilakukan secara bersamaan.

Posisi Jokowi di tiga tahun perjalanannya masih mendapatkan modal kepercayaan publik memadai. Hal itu bisa terlihat di sejumlah hasil survei opini publik beberapa lembaga survei. CSIS melakukan survei 23-30 Agustus 2017 terhadap 1.000 responden yang tersebar secara proporsional di 34 provinsi di Indonesia. Hasilnya menunjukkan ada peningkatan kepuasan publik pada kinerja Jokowi.

Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi pada 2015 sebesar 50,6%. Kemudian, pada 2016 naik menjadi 66,5%, dan pada 2017 naik menjadi 68,3%. Data lainnya ialah survei SMRC medio 3-10 September 2017. Hasilnya angka kepuasan publik atas kinerja Jokowi September 2017 sebesar 68%.
Angka yang hampir sama juga kita dapatkan dari hasil survei Indikator Politik Indonesia. Dalam survei 17-24 September 2017, 68,3% responden mengaku puas dengan kinerja Jokowi-JK. Kinerja Jokowi itu sedikit-besarnya menyumbang pada tingkat keterpilihan Jokowi untuk periode kedua. Survei mutakhir dilakukan Poltracking yang dilakukan terhadap 2.400 responden yang tersebar secara proporsional di 34 provinsi selama 8 hingga 15 November 2017.

Survei dilakukan menggunakan metode stratified multistage and sampling dengan margin of error +/-2% pada tingkat kepercayaan 95%. Hasilnya, pada simulasi dua kandidat, elektabilitas Jokowi unggul dengan 53,2%, sedangkan Prabowo 33%. Pun demikian dengan simulasi beberapa nama capres, Jokowi tetap masih unggul di atas yang lainnya meski dengan persentase lebih kecil.

Menjaga kepercayaan tentu menjadi salah satu agenda Jokowi di musim semi kontestasi seperti 2017, 2018, dan 2019. Dalam praktik keseharian, kepercayaan bisa naik, bisa juga turun. Salah satunya akan sangat dipengaruhi dinamika opini publik yang berkembang. Opini publik selalu terbangun dari tiga komponen utama. Pertama credulity, yakni soal percaya atau tidak. Apakah publik percaya atau sebaliknya mulai menyangsikan kiprah Jokowi dan kabinet kerjanya.

Kedua reliance, yakni tingkat pentingnya kepercayaan bagi seseorang. Sesuatu yang sudah dipercayai belum tentu dianggap penting oleh publik. Jika kepercayaan saja belum menggaransi, apalagi kalau publik sudah tak memercayai pemerintah. Saat publik tak percaya lagi pemimpinnya, jalan terjal membentang panjang penuh kesepian karena Jokowi tak akan bisa menggerakkan kekitaan dalam model demokrasi-partisipan.

Ketiga, nilai kesejahteraan (walfare values), hampir seluruh opini terkait dengan apa yang dirasakan dan diupayakan publik menyangkut kesejahteraan dan hajat hidup orang banyak. Di sinilah letak pentingnya kerja nyata Jokowi-JK menyejahterakan warga. Hal itu tak hanya bisa melalui kata-kata retorika, tetapi butuh kerja nyata yang terukur hasilnya!

Salah satu kekuatan utama Jokowi sejak lama ialah kedekatannya dengan rakyat. Oleh karena itu, modal sosial berupaya kepercayaan inilah yang menjadi simpul kekuatan Jokowi dalam meng­urai pola interaksi yang sering menjebak siapa pun presiden berkuasa dalam praktik politik konsensus yang kolusif. Helmke dan Levitsky dalam Informal Institutions and Comparative Politics: A Research Agenda (2004) mencatat akan muncul dan menguat empat pola interaksi politik, yakni pola melengkapi, mengakomodasi, menyaingi, dan menggantikan. Setiap pola tersebut memiliki pendekatan berbeda-beda.

Dalam menyikapi masyarakat yang terfragmentasi seperti itu, James Stanyer dalam Modern Political Communication (2008) menyarankan agar ada rekonseptualisasi hubungan dengan warga dan beradaptasi dengan perubahan. Hubungan dengan warga harus diletakkan dalam koridornya yang tepat. Mana informasi dan mana propaganda, mana yang fakta dan mana yang hoaks. Adaptasi dengan perubahan terutama dalam perbincangan politik warga di ragam kanalnya harus dilakukan Jokowi agar tak terjebak pada skenario para pihak yang menghendaki Jokowi terjatuh dari kepercayaan publik yang menjadi modal sosialnya.

Rekonseptualisasi itu antara lain mengubah gaya komunikasi politik istana dan presiden dari gaya structuring style yang mengelola power dan memapankan kuasa presiden, ke gaya equalitarian style, yakni presiden memosisikan kesetaraan dengan warga yang dipimpinnya.

2018, pertarungan pendahuluan

Tak berlebihan jika dikatakan pilkada serentak 2018 merupakan ‘pertarungan pendahuluan’ kontestasi elektoral 2019. Selain waktunya berdekatan dengan pertarungan lima tahunan, beberapa daerah yang akan menyelenggarakan pilkada tahun depan juga merupakan battlegrounds atau medan utama berebut lumbung suara.

Tiga daerah yang menjadi medan utama ialah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Merujuk ke data KPU pada Pemilu 2014, kurang lebih 48% pemilih ada di ketiga provinsi itu. Jumlah pemilih di Jawa Barat pada Pilpres 2014 lalu 33.045.101. Di Jawa Timur pemilih berjumlah 30.638.982. Sementara itu, di Jawa Tengah pemilih berjumlah 27.385.213. Angka itu sangat mungkin bertambah pada 2018 karena masuknya pemilih pemula yang belum memenuhi syarat umur untuk memilih pada 2014.

Dari dua kali penyelenggaraan pilkada serentak, penting untuk kita identifikasi problematik yang mengemuka, terutama untuk mengantisipasi masalah dan mengoptimalkan peran komunikasi politik dalam perhelatan pilkada serentak 2018. Pertama, problematik kandidasi. Fenomena kandidasi yang sangat elitis ditentukan pengurus pusat dan fenomena pasangan calon tunggal di 9 daerah pada pilkada serentak 2017 dan 3 daerah di pilkada serentak 2015 menjadi gambaran komunikasi politik di internal partai politik belum optimal. Terutama dalam menghadirkan kader-kader terbaik mereka untuk berkontestasi dalam situasi pilkada yang kompetitif. Selain juga ada fenomena kandidat bayangan (shadow candidate) yang didorong ‘investor’ untuk menjadi kepala daerah.

Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukkan ada sembilan daerah yang menggelar pilkada serentak 2017 dengan pasangan calon tunggal. Kesembilan daerah tersebut ialah Kabupaten Buton, Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Pati, Kabupaten Landak, Kabupaten Tambrauw, Kota Sorong, Kota Jayapura, dan Kota Maluku Tengah.

Fenomena pasangan calon tunggal juga sesungguhnya pernah terjadi di pilkada serentak 2015. Ada tiga daerah yang memiliki calon tunggal. Daerah itu ialah Kabupaten Blitar (Rijanto-Marhaenis Urip Widodo), Kabupaten Tasikmalaya (Uu Ruzanul Ulum-Ade Sugianto), dan Kabupaten Timor Tengah Utara di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang mengusung Raymindus Sau Fernandez-Aloysius Kobes.

Jika tak diantisipasi, bukan mustahil di pilkada serentak 2018, jumlah kandidat tunggal akan makin banyak. Terdapat ironi demokrasi yang mengemuka dari fenomena itu, yakni masih abainya peran partai politik dalam menyediakan kanal yang kompetitif dalam pemilihan kepala daerah.

Kedua, praktik politik dinasti yang masih mewarnai pilkada di banyak daerah. Secara faktual menunjukkan preseden buruk bagi regene­rasi kepemimpinan di daerah. Dinasti politik telah menciptakan sistem feodal, bersifat patron-client dan membentuk hierarki kekuasaan berbasis struktur sosial-tradisional.
Dampaknya integrasi vertikal ke kekuasaan menjadi sangat terbatas aksesnya. Warga kerap dipaksa masuk ke pilihan politik yang terbatas karena akses dikendalikan sedikit elite yang membentuk sistem protektif oleh keluarga, kerabat, dan teman dekat.
Hal yang sangat mencederai moralitas politik ialah saat politik dinasti menyuburkan birokrasi oligarki.
Menurut Adam Przeworski, dalam bukunya Sustainable Democracy (1995), birokrasi oligarki membentuk kartel yang berkewajiban menentang para pesaingnya sekaligus membatasi kompetisi, menghalangi akses, dan mendistribusikan keuntungan kekuasaan politik di antara sesama anggota kartel. Menurut hemat penulis, politik dinasti dengan memaksakan kandidat dari keluarga meski banyak yang tak cakap masih akan mewarnai perjalanan pilkada serentak 2018.

Ketiga, pertarungan opini yang masif dan eksesif di media sosial dan media massa pada saat kampanye. Kondisi faktualnya kini kita memasuki era yang oleh John Keane dalam tulisannya di Jurnal Times Literary Supplement edisi 28 Agustus 1998, ‘The Humbling of the Intellectual, Public life in the Era of Communicative Abundance’, disebut sebagai era keberlimpahan komunikasi (communicative abundance).

Dalam praktiknya, ada kampanye positif (positive campaign) dan kampanye menyerang (attacking campaign). Kampanye positif fokusnya pada upaya memengaruhi pemilih dengan mengaitkan persepsi dan emosi khalayak pada hal-hal positif yang terhubung dengan kandidat. Tujuannya, tentu, menaikkan tingkat popularitas, keterpilihan, kesukaan, dan penerimaan pemilih. Sementara itu, kampanye menyerang terutama yang hitam (black campaign) dan propaganda kerap melahirkan polarisasi tajam dan konflik.

Keempat, problematik komunikasi politik aktor. Banyak hal bisa menstimulasi konflik. Salah satunya ialah problem komunikasi yang kerap dilakukan para aktor yang bertarung sebagai kandidat, elite di sekitar kandidat, juga para penyelenggaraa pilkada. Agresivitas verbal yang kerap dipertontonkan elite seperti kandidat dan tokoh-tokoh dalam pemenangannya sering menstimulasi konflik di masyarakat akar rumput.

Masalah lainnya ialah komunikasi politik penyelenggara pemilu yang kurang piawai memainkan peran informasi (informations role) secara tanggap, cepat, dan proporsional serta profesional. Di banyak daerah konflik juga kerap dipicu ambigunya peran-peran informasi baik KPU maupun Bawaslu/Panwaslu.

Titik kulminasi di musim kontestasi harus dilalui melalui kanal-kanal demokrasi dan hukum dengan memperhatikan pula etika dan keadaban publik. Kita tak ingin perhelatan pilkada, pileg, dan pilpres hanya menjadi ajang perebutan kekuasaan. Bangsa ini wajib naik kelas, dengan kontestasi yang berkualitas!

Komentar