Indonesia 2018

Geopolitik pada 2018 Kemunculan Normal Baru

Kamis, 7 December 2017 00:03 WIB Penulis: Hikmahanto Juwana Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia

PA

GEOPOLITIK pada 2018 akan sangat dinamis dan negara-negara di dunia akan menyesuaikan dan muncul sebuah normal baru (new normal).

Kehadiran AS
Normal baru telah dimulai sejak terpilihnya Donald Trump menjadi presiden Amerika Serikat (AS). Di bawah pemerintahannya, AS telah berubah dari kekuatan dunia yang menjadi penentu, polisi dunia, dan pengayom menjadi kekuatan yang berorientasi pada kepentingan nasional mereka. Slogan America first tidak hanya dikumandangkan pada kampanye Trump, tetapi saat ini juga telah menjadi kebijakan nasional yang disuarakan dalam berbagai forum internasional. Kebijakan America first berarti berkurangnya dominasi AS di berbagai belahan dunia. Meski kebijakan ini terus didengungkan Presiden Trump, dalam tataran pelaksanaan birokrasi, birokrasi ingin memastikan kehadiran AS di berbagai belahan dunia tidak mengendur.

Orientasi inward looking dari Presiden Trump yang saat ini dimanfaatkan kekuatan regional seperti Tiongkok dan Rusia untuk menancapkan kehadiran mereka di kawasan. Di Laut China Selatan (LCS), kehadiran Tiongkok akan bertambah signifikan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Ada beberapa alasan untuk ini. Pertama, klaim Sembilan Garis Putus menjadi hidup mati bagi Tiongkok pascaputusan Permanent Court of Arbitration pada 2016 lalu.
Oleh karena itu, siapa pun pemerintahan di Tiongkok, posisi tidak akan berubah.

Kedua, rakyat di Tiongkok akan terus mendukung pemerintahnya dalam kebijakan Sembilan Garis Putus. Ketiga, klaim Tiongkok di LCS tidak sekadar untuk masalah kedaulatan, tetapi untuk mengamankan sumber daya alam bagi penghidupan rakyat di masa mendatang yang jumlahnya bisa lebih dari 1,3 miliar. Oleh karena itu, pemerintah Tiongkok akan all out memanfaatkan kekuatan ekonomi, politik, dan militer mereka atas klaim Sembilan Garis Putus. Secara ekonomi Tiongkok akan melakukan politik devide et impera terhadap masyarakat internasional sehingga dunia tidak satu dalam bersikap. Tiongkok juga akan melakukan politik adu domba terhadap pemerintahan di suatu negara. Politik pecah belah ini yang memastikan Tiongkok dapat terus mengklaim posisi mereka.

Perbedaan pandangan antara Presiden Trump dan birokrasinya atas kehadiran AS di LCS ini akan dimanfaatkan betul oleh Tiongkok untuk bangkit menjadi regional power. Isu lain yang patut untuk diperhatikan pada 2018 ialah ketegangan antara Pemimpin Tertinggi Korea Utara Kim Jong-un dan Presiden Trump. Pertanyaannya ialah apakah Kim Jong-un akan benar-benar melepaskan rudalnya ke AS atau sekutu AS di kawasan. Bila tidak, apa yang menjadi soft landing bagi ketegangan di antara dua pemimpin negeri itu?
Soft landing penting dan sangat dibutuhkan karena dunia ingin stabilitas keamanan terjaga dan penggunaan kekerasan (use of force) dalam ketegangan tidak terjadi.

Gejolak regional
Ada dua gejolak yang patut menjadi perhatian untuk 2018 secara geopolitik. Pertama ialah gejolak yang terjadi di Timur Tengah. Kedua ialah gejolak di Eropa dengan akan dilakukannya proses implementasi perceraian Inggris dari Uni Eropa. Dua hal ini yang akan menciptakan normal baru. Gejolak yang terjadi di Timur Tengah akan terus mendominasi geopolitik dunia. Paling tidak ada lima isu besar. Pertama ialah hubungan Israel dengan Palestina terkait dengan hadirnya negara Palestina. Ini yang akan memunculkan pertentangan antara Israel yang didukung AS dan kebanyakan negara di Timur Tengah.

Kedua, gejolak di dalam negeri di negara-negara Timur Tengah terkait dengan persaingan untuk mendapatkan kekuasaan, termasuk di Arab Saudi. Ketiga terkait dengan kegagalan IS yang berkeinginan menguasai Suriah dan Irak. Apakah akan berpindah ke tempat atau kawasan lain? Keempat ketegangan antara AS dan Iran terkait dengan kesepakatan senjata nuklir. Terakhir ketegangan Arab Saudi dan Iran dalam kancah perebutan kekuasaan di suatu negara, seperti Yaman. Lima isu besar akan menyebabkan ketidakstabilan di Timur Tengah dan, bila tidak dikelola secara baik, akan berdampak pada isu keamanan secara internasional. Posisi AS tentu sangat menentukan. Sayangnya, berbagai kebijakan AS di bawah Presiden Trump justru memunculkan antipati di kalangan elite pemerintahan dan masyarakat di Timur Tengah.

Sementara itu, implementasi perpisahan Inggris dari Uni Eropa sudah dapat dipastikan akan memunculkan sejumlah gejolak. Bahkan pada 2018 ini sejumlah pertanyaan akan muncul terkait dengan eksistensi Uni Eropa. Apakah Uni Eropa akan tetap bertahan? Apakah Inggris ataupun Uni Eropa akan lebih baik pascaperpisahan? Apakah perpisahan Inggris dari Uni Eropa akan berdampak pada keanggotaan negara-negara Eropa Timur di Uni Eropa? Apakah Rusia akan tinggal diam?

Pasar dan tempat berproduksi
Pada 2018, perebutan atas pasar dan tempat berproduksi akan terus mendominasi hubungan antarnegara. Ini yang akan memicu normal baru. Pasca-Perang Dingin, negara-negara tidak lagi memperebutkan wilayah ataupun pengaruh, tetapi pasar dan tempat berproduksi.
Negara seperti Indonesia dianggap pelaku usaha dunia sebagai pasar yang diminati dan dilakukan penetrasi. Ada empat alasan untuk ini. Pertama jumlah penduduknya yang relatif besar dan kelas menengah yang terus berkembang. Kedua, masyarakat sebagai konsumen yang kesukaannya (preference) dengan mudah dapat diubah terutama melalui iklan. Ketiga, tidak ada pesaing yang berarti di dalam negeri. Terakhir, pemerintahnya yang kurang pandai memainkan instrumen perdagangan internasional untuk melindungi pasar.

Sebenarnya bila dianggap sebagai pasar tetapi pada saat bersamaan dijadikan tempat berproduksi, Indonesia tetap mendapatkan keuntungan. Namun, yang terjadi ialah Indonesia sebagai pasar, sedangkan negara tetangga, seperti Thailand, Singapura, Malaysia, bahkan Vietnam yang dijadikan tempat berproduksi.

Padahal, Indonesia sangat membutuhkan pembukaan lapangan pekerjaan. Ini satu-satunya cara bagi pemerintah untuk mewujudkan amanat dari konstitusi untuk memberikan kesejahteraan bagi rakyat serta hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Keberadaan Indonesia di Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) justru dapat tidak berpihak untuk menjadikan Indonesia sebagai tempat berproduksi. Ada paling tidak empat alasan untuk ini. Pertama, tarif bersama untuk barang-barang yang diproduksi di negara-negara ASEAN ternyata tidak dimanfaatkan para pelaku usaha di negara-negara ASEAN, tetapi oleh pelaku usaha di luar ASEAN.

Para pelaku usaha dari luar ASEAN akan memanfaatkan aturan barang diproduksi di negara ASEAN untuk melakukan penetrasi pasar Indonesia. Para pelaku usaha di luar ASEAN lebih diuntungkan bila memproduksi barang di negara-negara ASEAN selain Indonesia untuk membidik pasar Indonesia. Pengenaan tarif yang relatif sangat rendah lebih baik daripada menghadapi iklim investasi di Indonesia yang kurang kondusif.

Kedua, ternyata MEA tidak menghilangkan persaingan antarnegara ASEAN untuk menjadikan dirinya tempat berproduksi. Ketiga, dalam forum pengambil kebijakan di tingkat MEA dikhawatirkan, suara dominan tidaklah berasal dari Indonesia, tetapi dari Singapura dan Malaysia. Artinya pemerintahan MEA akan didominasi negara yang memiliki pasar yang relatif lebih kecil daripada Indonesia.

Indonesia
Sebenarnya masih banyak yang perlu diperhatikan terkait dengan geopolitik dunia, termasuk yang terjadi di Benua Afrika dan Amerika Latin. Bagi Indonesia, dinamika geopolitik perlu diwaspadai mengingat yang terjadi di belahan dunia lain dapat berdampak pada kehidupan politik, ekonomi, dan sosial masyarakat. Terlebih lagi pada 2018 Indonesia memasuki tahun politik. Bukannya tidak mungkin isu-isu geopolitik akan dijadikan komoditas untuk persaingan di dalam negeri.

Bagi pemerintah, terpenting ialah bagaimana mengelola setiap perkembangan yang terjadi di luar dalam perspektif kepentingan nasional. Kedua ialah bagaimana pemerintah mengomunikasikan berbagai gejolak yang terjadi di dunia kepada publik. Publik harus percaya pada pemerintah dalam pengambilan kebijakan strategis yang tepat dalam menghadapi dinamika geopolitik. Pemerintah pun wajib untuk memiliki strategi dalam menghadapi berbagai normal baru dalam politik internasional sehingga relevansi Indonesia dalam kancah internasional tidak terpinggirkan.

Komentar