Ekonomi

Daerah belum Efektif Kelola Anggaran

Kamis, 7 December 2017 05:53 WIB Penulis: Tesa Oktiana Surbakti

ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

DALAM menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, peranan daerah terbilang krusial, termasuk dalam hal tata kelola keuangan negara.

Percuma bila pemerintah pusat memiliki prestasi gemilang tetapi tidak disokong komitmen daerah untuk mewujudkan target pembangunan.

"Belum lama ini peringkat kemudahan berusaha (ease of doing business/EODB) meningkat dari rangking 91 menjadi 72. Prestasi di level nasional seperti ini harusnya bisa dicerminkan perbaikan di daerah-daerah. Pengelolaan keuangan daerah serta tata kelola harus benar-benar diperbaiki," tutur Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Sosialisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) 2018 di Kantor Kementerian Keuangan, kemarin.

Orientasi pemerintah dae-rah, lanjut dia, harus sejalan dengan fokus kebijakan fiskal yang menitikberatkan pertumbuhan ekonomi berkeadilan sebagaimana tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018.

Gambarannya ialah pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan mencapai 5,4% berdampak optimal terhadap kesejahteraan masyarakat.

Dalam mencapai sasaran itu, Sri menekankan urgensi efektivitas kelembagaan dan kebijakan di tatanan pemerintah daerah.

Pemerintah mengalokasikan belanja negara Rp2.220,7 triliun, dengan sepertiganya atau Rp766,2 triliun masuk pos transfer ke daerah dan dana desa (TKDD). Dia mengungkapkan besarnya penyaluran TKDD turut mencerminkan ketergatungan daerah pada APBN.

Kondisi tersebut, kata dia, tidak lepas dari struktur APBD yang kurang tepat.

Sebagai gambaran, pemda kerap mengalokasikan APBN untuk belanja pegawai rata-rata 37%, sedangkan belanja modal hanya 20%.

Pun, alokasi belanja modal sendiri masih tergantung transfer dana alokasi khusus (DAK) fisik.

Padahal, DAK fisik lebih mengarah pada afirmasi untuk mengatasi ketertinggalan pembangunan di daerah.

"Kalau dilihat dari desain belanja daerah, itu lebih mengkhawatirkan lagi. Daerah cenderung buat ribuan program. Bayangkan saja, baca sesuatu (program) sedikit saja sudah pusing, apalagi ribuan."

Sri pun menekankan daerah harus bisa membuat program yang lebih efisien. Hal itu penting agar implementasi program menjadi lebih fokus sehingga target tercapai.

Presiden Jokowi meminta kementerian/lembaga lebih efisien dalam menyusun kegiatan dan mengelola anggaran.

Menurutnya, kementerian/lembaga harus lebih memprioritaskan kegiatan pendukung daripada kegiatan inti saat menyusun rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga (RKAKL).

Alokasi belanja pendukung yang masih dominan dan belanja kegiatan intinya yang timpang menjadi evaluasi bagi semua pihak.

Pasalnya, alokasi belanja pedukung biasanya mencapai hingga 90%.

"Saya berikan contoh, Kemenaker. Pemulangan TKI anggarannya Rp3 miliar. Anggaran pemulangannya Rp500 juta, yang Rp2,5 miliar untuk rapat di dalam kantor, di luar kantor, koordinasi, makan, dan ATK. Ini enggak bisa lagi seperti ini. Hampir semuanya seperti ini di kementerian dan lembaga. Gimana mau ada hasil kalau perancanaannya begitu," tegas Presiden di Istana Bogor, kemarin.

(Pol/E-2)

Komentar