Ekonomi

Pemerintah Cermati Reformasi Pajak AS

Kamis, 7 December 2017 06:13 WIB Penulis: Tes/E-2

ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

PEMERINTAH tengah mengkaji dampak reformasi pajak di Amerika Serikat. Perubahan kebijakan tersebut berpotensi mengubah pola investasi global termasuk di Indonesia.

Inti dari kebijakan perpajakan 'Negeri Paman Sam' itu ialah pemangkasan tarif pajak penghasilan (PPh) korporasi dari 35 % menjadi 15%.

Besaran tersebut lebih rendah daripada tarif pajak korporasi di Indonesia.

Di samping itu, pemerintah AS berencana mengubah sistem perpajakan dari 'worldwide tax system' menjadi 'territorial tax system'.

"Yang dilakukan Amerika Serikat akan memengaruhi praktik dari sisi perpajakan internasional. Baik itu menggunakan rezim 'worldwide' atau 'territorial'. Efeknya ke negara lain maupun Indonesia masih kami bahas," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani seusai menghadiri Hari Antikorupsi Internasional di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, kemarin.

Dalam menyikapi perubahan kebijakan negara maju itu, sambung dia, pemerintah tetap berupaya melindungi kepentingan nasional agar kebijakan pemungutan pajak di dalam negeri tidak mudah terkikis perubahan kebijakan global.

"Kepentingan dari pemungutan pajak dan hak-hak untuk (pemerintah) RI memungut pajak tidak mudah tererosi," tukasnya.

Sebelumnya, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Tito Sulistio mengatakan penurunan perpajakan korporasi akan mampu meningkatkan kinerja emiten pada bursa AS.

Secara umum, hal itu juga bisa berdampak pada hubungan dagang dengan Indonesia.

"Kalau pajak AS diturunkan, sisa uang pajaknya akan tersimpan di perusahaan dan kas mereka bertambah sehingga bisa reinvestasi, termasuk di Indonesia," kata Tito, Senin (5/12).

Dalam kesempatan itu, Sri juga menyoroti perkembangan perekonomian global yang menurutnya mesti diwaspadai lantaran mudah terdistraksi, mulai situasi geopolitik hingga perubahan kebijakan negara-negara maju seperti Amerika Serikat.

"Pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah cukup baik, mungkin tahun ini akan mencapai 5,1 % atau lebih. Namun momentum harus dijaga, khususnya dua mesin pertumbuhan ekonomi yakni konsumsi masyarakat dan belanja pemerintah. Investasi dan ekspor sangat menggembirakan, apalagi bagi daerah yang bergantung pada komoditas," kata dia.

Komentar