Ekonomi

Inovasi untuk Efisiensi Pekerjaan Proyek Infrastruktur

Kamis, 7 December 2017 06:43 WIB Penulis: Arie Setiadi Moerwanto Dirjen Bina Marga

Sumber: Ditjen Bina Marga/Grafis: Ebet

PENGEMBANGAN dan pembangunan infrastruktur yang menjadi program utama pemerintah untuk pemerataan ekonomi kerap menghadapi sejumlah permasalahan.

Mulai dari ketersediaan dana, efisiensi pekerjaan, hingga faktor alam berpotensi menjadi penghambat pekerjaan infrastruktur.

Memghadapi permasalahan tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pun terus melakukan inovasi untuk bisa menyelesaikan seluruh pekerjaan dengan tepat mutu, tepat waktu, dan tepat volume.

Menteri PUPera Basuki Hadimuljono mengatakan, dengan inovasi program pembangunan infrastruktur bisa diselesaikan, khususnya di 2018.

"Tahun 2018 juga menjadi penentu pencapaian program Kabinet Kerja. Kita

harus pastikan bahwa program 2018 dapat menjamin kegiatan yang dapat diselesaikan (tidak mangkrak), seperti rumah susun, penyediaan air minum, irigasi, dan jembatan. Semua harus diselesaikan dan memberikan manfaat bagi masyarakat," katanya.

Inovasi juga dilakukan di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga.

Dirjen Bina Marga Kementerian PUPera Arie Setiadi Moerwanto mengungkapkan, salah satu inovasi yang dilakukan ialah dengan menggunakan skema pembayaran atas ketersediaan layanan (availability payment) untuk mensiasati keterbatasan anggaran yang disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Dengan skema ini, penyedia jasa bisa bangun jalan berdasarkan spesifikasi yang sudah ditentukan dan jangka waktu yang sudah ditentukan, maksimal 2 tahun, kemudian Pemerintah mencicil selama 15 tahun. Ini skema baru, keuntungan yang didapat masyarakat ialah lebih cepat mendapatkan layanan, sehingga ekonomi bergerak lebih cepat," kata

Arie ditemui di kompleks Kementerian PU-Pera, Senin (4/12).

Dengan skema pembayaran tersebut, lanjut Arie, dana sebesar Rp41,673 triliun yang dialokasikan ke Ditjen Bina Marga untuk tahun anggaran 2018

bisa doptimalkan.

Skema tersebut juga berguna untuk mempercepat pembangunan jalan perbatasan dan jalan trans-Papua yang menjadi prioritas dari Ditjen Bina Marga.

Dari lima titik perbatasan yang berada di lima provinsi, telah terbangun 386.39 km jalan baru.

Sementara untuk jalan Trans Papua yang meliputi Provinsi Papua dan Papua

Barat telah terbangun hingga 203,34 km jalan baru.

Untuk saat ini, skema availability payment baru diterapkan pada

dua pembangunan jalan, yaitu jalan Lintas Sumatra yang menghubungkan

Riau-Sumatra Selatan dan pembangunan jalan Trans-Papua yang pada tahun

depan diprediksi sudah bisa menembus 4.158,37 km dengan pembangunan jalan baru sepanjang 182 km.

Dalam waktu dekat, Ditjen Bina Marga juga akan melakukan sosialisasi pasar (market sounding) terhadap pelaku usaha mengenai diterapkannya availability payment terhadap sejumlah proyek infrastruktur yang dilakukan oleh Ditjen Bina Marga.

Lelang dini

Skema pembayaran melalui availability payment juga dibarengi dengan upaya Ditjen Bina Marga umtuk mempercepat proses pengerjaan proyek.

Salah satunya melalui proses lelang dini bagi proyek yang akan dikerjakan pada tahun anggaran 2018.

Sejumlah paket pengerjaan sudah mulai dilakukan proses lelang sejak akhir tahun ini.

Upaya tersebut, menurut Arie, menjamin lelang berlangsung lebih transparan dan independen.

Panitia lelang untuk proyek pengerjaan yang dilakukan oleh Ditjen Bina Marga juga menggandeng personel dari direktorat lain agar lelang menjadi makin transparan dan independen bagi investor.

"Ada beberapa pekerjaan di 2018 yang kami lakukan lelang dini dan sudah

diajukan untuk dilelang. Panitia lelang di Bina Marga juga berasal dari Cipta Karya, Sumber Daya Air, dan lainnya. Kami berupaya agar lebih transparan dalam pekerjaan lelang," ucap Arie.

Meski lelang pekerjaan berlangsung lebih dini, Arie juga memastikan pekerjaan yang dilakukan kali ini akan lebih siap.

Bukan hanya karena skema pembayaran inovatif yang dilakukan, tapi juga menyangkut kesiapan personel lapangan dalam menghadapi tantangan pekerjaan, terutama dari faktor alam yang tidak bisa diduga.

Mencermati faktor cuaca dan kerawanan bencana alam yang tak menentu di

periode Januari-Februari 2018, Arie menegaskan, kondisi iklim ekstrem

dengan intensitas hujan tinggi memang berdampak pada proses pengembangan

infrastruktur dan pemeliharaan jalan.

Namun, tim Sapu Lubang saat ini diakui Arie lebih siap menghadapi faktor cuaca tersebut.

"Kami tidak ingin kejadian seperti tahun lalu dan awal tahun ini berulang. Karenanya, kami berusaha buat semua waspada hadapi bencana tersebut dan di musim hujan ini. Tahun lalu kami tidak siap membuat

sapu lubang. Jadi kami semua siap dan semua kepala balai tidak boleh meninggalkan wilayah kerjanya, semua harus di sana," tukas Arie.

Inovasi konstruksi

Inovasi bukan hanya dilakukan di sisi pembayaran dan lelang.

Dari sisi konstruksi, Ditjen Bina Marga juga melakukan inovasi teknik agar bisa menciptakan efisiensi.

Salah satu caranya ialah dengan melalukan kerja sama dengan PT PAL dalam

merakit center span (bentang tengah) jembatan agar proses pembangunan jembatan lebih cepat.

Arie mengatakan, melalui teknik tersebut, pemasangan bentang tengah jembatan akan berlangsung lebih cepat karena bila dikerjakan di lokasi pembangunan jembatan, justru membuat bentang tengah itu rapuh karena pembangunan bisa terganggu bila adanya bencana alam seperti gempa bumi.

"Saat ini sudah kita kerjakan satu bentang tengah jembatan untuk

Jembatan Holtekamp di Papua dan sedang dalam proses pengiriman yang membutuhkan wakru sekitar 28-30 hari. Ini akan menjadi model pembangunan jembatan untuk proyek-proyek pembangunan jembatan berikutnya," ujar Arie.

Tahun depan, Ditjen Bina Marga menganggarkan Rp769,63 miliar untuk pembangunan jembatan gantung sejumlah 167 unit yang akan tersebar di seluruh Indonesia dengan 13 rencana pembangunan jembatan di 2018 yang telah definitif.

Sepanjang 2017, Ditjen Bina Marga telah membangun sekitar 13 jembatan gantung di 4 provinsi, 8 di antaranya dibangun di Jawa Tengah.

Sisanya dibangun di Jawa Timur (3 jembatan gantung), Yogyakarta (1), dan Nusa Tenggara Timur (1).

Tahun ini untuk pembangunan jembatan dialokasikan anggaran sebesar Rp131

miliar.

Inovasi lain ialah penggunaan aspal karet untuk penyerapan karet

alami yang akan difokuskan di jalan perbatasan.

Penggunaan aspal karet tersebut, menurut Arie, akan membuat jalanan lebih lentuk atau membal dan enak digunakan.

Aspal itu pun lebih tipis dibanding aspal biasa.

Dengan sistem drainase yang baik, aspal itu akan lebih tahan lama.

"Sekarang sedang dilakukan uji coba di Karawang. Jadi ini menggunakan karet dari ban bekas yang diparut dicampur karet alam dan aspal. Kami

menggunakannya di jalan perbatasan. Kalau belum ramai jalannya, kami

menggunakan chip shield lapisan karet ditambahkan kerikil dan dipadatkan," tutur Arie.

Inovasi lain dari Ditjen Bina Marga yang sudah diaplikasikan ialah

teknologi Corrugated Mortar busa Pusjatan (CMP) yang dikembangkan

oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan (Pusjatan) di Jalan Layang Antapani, Bandung, Jawa Barat.

CMP merupakan kombinasi antara mortar busa dan Corrugated Steel Structure.

"Kami juga akan mengaplikasikan teknologi ini di jalan layang Manahan

dan akses ke pelabuhan Patimbang di Subang, Jawa Barat," kata Arie.

Padat karya

Instruksi Presiden Joko Widodo agar tahun depan, program padat karya diperbanyak juga direspons oleh Ditjen Bina Marga untuk mendukung target pengentasan kemiskinan dan mengurangi pengangguran.

Arie mengatakan, pekerjaan yang berbasis kontrak jangka panjang seperti

pemeliharaan jalan akan dbuat lebih detail untuk program padat karya di

beberapa titik tertentu.

"Jadi prinsipnya, penyedia jasa harus bayar setiap hari. Masyarakat akan

mendapatkan bayaran setiap minggu untuk ruas tertentu yang kami prioritaskan kepada masyarakat setempat dari segi pemeliharaan. Misalnya saja untuk memotong rumput, perawatan sistem drainase, dan pengecatan jembatan. Ini agar masyarakat punya rasa memiliki dan jalan pun

terpelihara. Pembangunan jembatan gantung juga akan kami upayakan supaya

melibatkan pekerja lokal semua," kata Arie.

Berdasarkan data, Ditjen Bina Marga memiliki program padat karya yang dialokasikan melalui program pemeliharaan rutin jalan dan jembatan sebesar Rp986,7 miliar untuk 44.366 km jalan dan 397.657 meter

jembatan.

Program tersebut diperkirakan menyerap 26.151 orang tenaga kerja dengan belanja gaji mencapai Rp418,5 miliar.

Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono dalam sambutannya di peringatan

Hari Bakti PU-Pera, Senin (4/12), menegaskan, program padat karya untuk

mengentaskan isu-isu kesenjangan, kemiskinan, dan keterbatasan lapangan

kerja.

Ini dilakukan dalam rangka memberikan pengaruh positif menuju pemerataan kesejahteraan dan keadilan sosial di tanah air.

(Gnr/S4-25)

Komentar