Polkam dan HAM

Pelayanan Publik Buruk, Korupsi Subur

Kamis, 7 December 2017 12:00 WIB Penulis:

DIREKTUR Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng mengakui terdapat korelasi antara pelayanan publik yang buruk dan praktik korupsi di kementerian dan lembaga negara.

Hal itu diutarakannya dalam menanggapi hasil penilaian pelayanan publik oleh Ombudsman terhadap kementerian/lembaga dan pemerintahan daerah.

"Pasti (berkorelasi antara rendahnya pelayanan publik dan praktik korupsi). Makin rendah indeks kualitas tata kelola, makin besar kecenderungan penyimpangan dan praktik inefisiensi dan korupsi di instansi tersebut. Korelasinya sangat kuat," terangnya saat dihubungi Media Indonesia di Jakarta, kemarin.

Ia menyatakan tidak sulit untuk melihat tingkat korupsi di suatu daerah.

Bila birokrasinya tidak tertata secara baik, hampir pasti tingkat penyelewengan anggaran negara di daerah tersebut tinggi.

Sebaliknya, bila tertata baik, tingkat penyelewengannya relatif rendah.

"Kalau ke daerah, daerah mana yang ditengarai korupsinya tinggi, lihat layanan publik saja, lihat kantor perizinannya. Kalau kantornya berantakan, birokrasinya semrawut, layanan asal-asalan, infrastruktur enggak bagus, ya itu daerah korup," paparnya.

Karena itu, ia meminta agar hasil penilaian yang dirilis Ombudsman tidak sekadar publikasi, tapi harus menjadi trigger untuk melakukan perbaikan kinerja ke depan.

Untuk itu, Ombudsman harus bisa memastikan bahwa hasil pantauannya dapat ditindaklanjuti kementerian/lembaga dan pemda yang berkinerja buruk.

Hal itu penting sebagai bahan evaluasi dan perbaikan bagi lembaga negara sehingga masalah serupa tidak terus terulang.

"Jangan sampai ini hanya jadi seremoni tahunan tanpa dampak perbaikan kinerja yang berarti karena ujung dari semua proses ini ialah perbaikan pelayanan publik," ucap Robert.

Menurutnya, penerapan punishment dan reward kepada aparatur juga bisa memberikan dampak terhadap perbaikan kinerja, terutama dalam hal pelayanan publik.

Secara terpisah, anggota Masyarakat Peduli Pelayanan Publik dari Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (Yappika)-Actionaid, Hendrik Rosdinar, pun mengakui bahwa kecenderungan praktik korupsi biasanya berjalan linier dengan tingkat pelayanan publik.

Jika pemenuhan standar pelayanan tidak dipatuhi, hal itu rentan akan adanya tindakan maladministratif atau bahkan rentan terjadi korupsi.

Oleh karena itu, kata dia, akuntabilitas dan transparansi pelayanan publik harus terus ditingkatkan.

Untuk mewujudkan itu, sambungnya, butuh komitmen pimpinan lembaga/kementerian serta peningkatan kapasitas petugas pelayanan publik.

"Penyiapan mekanisme penilaian kinerja petugas yang berorientasi pada peningkatan kualitas layanan publik," tandasnya. (Nur/P-3)

Komentar