Internasional

Fadli Zon: Pengakuan Jerusalem Alihkan Isu Dalam Negeri AS

Kamis, 7 December 2017 13:32 WIB Penulis: Antara

MI/M Irfan

WAKIL Ketua DPR Fadli Zon menentang keras kebijakan Presiden Donald Trump yang memindahkan Kedutaan Besar AS untuk Israel dari Tel Aviv ke Jerusalem karena hal itu dinilai sebagai upaya pengalihan isu dari kondisi dalam negeri Trump yang semakin sulit.

"Sebagai politisi, dugaan saya ini upaya mengalihkan isu dalam negeri karena Donald Trump semakin hari semakin sulit posisinya dengan berbagai kasus yang dihadapinya," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Jakarta, hari ini.

Fadli Zon menilai kondisi dalam negeri Presiden Trump semakin banyak serangan politik sehingga mengangkat isu pemindahan Kedubes AS ke Yerussalem. Namun hal itu menurut dia bukan menyelesaikan masalah malahan menimbulkan masalah baru sehingga secara unilateral yang dilakukan Presiden Trump satu hal pasti keluar dari semangat untuk menyelesaikan persoalan Israel-Palestina.

"Kita harus mengecam pernyataan Donald Trump itu. Pernyataan itu tiba-tiba muncul dari 'langit'. Sekjen PBB pun telah menentang kebijakan Trump tersebut," ujarnya.

Fadli menegaskan bahwa konstitusi Indonesia menentang segala bentuk penjajahan sehingga apa yang telah dilakukan Israel terhadap Palestina, tidak pernah mendapatkan persetujuan dari pemerintah dan rakyat Indonesia.

Karena itu menurut dia, kebijakan Presiden Trump sangat bertentangan dengan upaya perdamaian dunia termasuk menyelesaikan konflik yang ada di Timur Tengah.

"Indonesia ingin Palestina merdeka dan sudah jadi komitmen pemerintah, bahkan salah satu janji pemerintah sekarang kan membuka KBRI di wilayah Palestina," katanya.

Sebelumnya, Presiden Donald Trump pada Selasa (5/12) mengatakan kepada para pemimpin negara-negara Arab bahwa ia berencana memindahkan kedutaan besar Amerika Serikat di Israel ke Jerusalem.

Keputusan seperti itu merupakan perubahan kebijakan AS dan berisiko memicu kekerasan di Timur Tengah. Beberapa pejabat tinggi AS sebelumnya mengatakan bahwa Trump kemungkinan pada Rabu akan menyatakan pengakuan bahwa Yerusalem merupakan ibu kota negara Israel namun akan menunda pemindahan kedutaan dari Tel Aviv selama enam bulan.

Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Raja Jordania Abdullah, Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi serta Raja Arab Saudi Salam, yang seluruhnya menerima panggilan telepon dari Trump, memperingatkan bahwa langkah sepihak AS menyangkut Yerusalem akan menggelincirkan upaya perdamaian pimpinan AS serta menimbulkan kekacauan di kawasan.

Pada saat yang sama, seorang menteri Israel menyambut baik keputusan Trump itu dan menyatakan tekad bahwa Israel siap menghadapi kekerasan yang mungkin muncul. Trump memberi tahu Abbas "soal rencananya untuk memindahkan Kedutaan Besar Amerika dari Tel Aviv ke Jerusalem," kata juru bicara Abbas, Nabil Abu Rdainah. (OL-7)

Komentar