Polkam dan HAM

Sidang Dakwaan Novanto Digelar 13 Desember

Kamis, 7 December 2017 13:51 WIB Penulis: Damar Iradat

MI/Rommy Pujianto

SIDANG perdana untuk Setya Novanto bakal digelar Rabu, 13 Desember 2017. Jadwal sidang telah ditentukan setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menentukan majelis hakim dan perangkat persidangan.

"Sidang perdana akan digelar hari Rabu depan tanggal 13 Desember 2017," ungkap Humas Pengadilan Tipikor Ibnu Basuki di Pengadilan Tipikor Jakarta, hari ini.

Ibnu mengatakan, majelis pengadilan telah membentuk majelis hakim. Ada sedikit pergantian dalam susunan majelis hakim yang mengadili perkara korupsi KTP elektronik kali ini.

Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Yanto akan menjadi ketua majelis hakim menggantikan hakim John Halasan Butarbutar yang dimutasikan ke Pengadilan Tinggi Pontianak. Sementara, anggota majelis hakim lainnya; Franki Tambuwun, Emilia Djajasubagja, Anwar, dan Ansyori Syaifudin tetap sebagai hakim anggota.

Ia menambahkan, empat hakim anggota tidak akan diganti, lantaran pengadilan menilai, perkara yang sama dengan hakim yang telah menangani perkara sebelumnya. Pasalnya, hakim-hakim tersebut dinilai telah menguasai perkara.

Sementara itu, terkait penunjukkan Yanto sebagai ketua majelis hakim, hal tersebut dinilai sebagai hak prerogratifnya. "Itu hak prerogatif ketua. Beliau yang mempertimbangkan," tandasnya.

Berkas perkara Setya Novanto dalam perkara korupsi KTP elektronik secara resmi dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Rabu, 6 Desember 2017 kemarin.

Berkas tersebut terdiri dari empat jilid, dan salah satu berkas terlihat cukup tebal. Halaman muka berkas tersebut tercantum Berkas Perkara dengan nomor No: BP-91/23/11/2017 atas nama tersangka Setya Novanto (Ketua DPR RI).

Novanto ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi KTP-el untuk kedua kalinya. Novanto diduga menguntungkan diri sendiri dan korporasi dari megaproyek tersebut.

Novanto bersama dengan Anang Sugiana Sudiharjo, Andi Agustinus alias Andi Narogong dan dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri Irman dan Sugiharto diduga kuat telah merugikan keuangan negara sebesar Rp2,3 triliun dari proyek KTP-el tersebut.

Tak hanya itu, Novanto dan Andi Narogong juga diduga mengatur proyek sejak proses penganggaran, hingga pengadaan e-KTP tersebut. Novanto dan Andi Narogong disebut telah menerima keuntungan dalam proyek e-KTP ini sebesar Rp574,2 miliar.

Atas perbuatannya, Novanto dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (MTVN/OL-7)

Komentar