Ekonomi

Menteri Susi Minta KKP Gunakan Anggaran dengan Efektif dan Efisien

Kamis, 7 December 2017 16:09 WIB Penulis: Gabriela Jessica Restiana Sihite

Dok KKP

MENTERI Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meminta para pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk tidak lagi asal dalam menghabiskan anggaran. Seluruh pegawai dan pejabat KKP harus menggunakan anggaran dengan efektif dan efisien.

Ia mengungkapkan banyak praktik penggunaan anggaran KKP sebelum-sebelumnya yang sangat besar, tetapi tidak efektif. Misalnya, sebut Susi, biaya penyelenggaraan focus group discussion (FGD) yang menghabiskan miliaran rupiah di luar kota.

"Makanya, kita mau bikin Susinisasi di anggaran. Tidak ada acara seminar sinkronisasi, harmonisasi dan lain sebagainya. Contohnya, pengadaan kapal Rp200 juta, tapi FGD bisa Rp2 miliar di Bandung dan Bali. Terlalu mahal. Mohon itu diubah," cetus Susi dalam diskusi Hari Anti Korupsi Internasional (HAKI) di Jakarta, Kamis (7/12).

Pendiri Susi Air itu menilai dirinya sudah berupaya mengubah struktur APBN KKP selama ia menjabat menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan. Dalam tiga tahun terakhir, sebanyak Rp8,4 triliun anggaran KKP yang dikembalikan ke negara dengan melakukan penghematan (self blocking) dan memantau penggunaannya.

"Kita telah mengembalikan Rp8,4 triliun dalam waktu 3 tahun ini. Kalau itu mau dipakai, bisa bangun banyak jalan tol," tukasnya.

Karenanya, Susi berharap para pegawai KKP bisa memakai RAPBN 2018 yang sejumlah Rp7,28 triliun dengan efektif dan efisien. Paradigma pegawai harus diubah dengan tidak harus selalu menghabiskan anggaran bila pada kenyataannya tidak perlu digunakan.

Di kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif mengingatkan KKP untuk terus mengawasi perizinan dan pengadaan barang dan jasa di sektor perikanan. Sebab, dua hal tersebut yang dinilai mudah untuk disusupi praktik korupsi.

"Dulu memang soal ini pernah melukai KKP. Tapi sekarang Bu Susi sudah mulai memperbaiki perizinan, meski belum sempurna," paparnya.

Di samping itu, ia juga meminta KKP untuk bisa menggenjot sumbangan sektor perikanan terhadap penerimaan negara yang saat ini masih terlampau kecil. Padahal, potensi laut dipandang sangat besar dengan melihat luasan perairan dan garis pantai Tanah Air.

Pun, Laode mengingatkan Susi untuk melakukan manajemen kekayaan negara di lingkup KKP agar tidak terjadi penyelewenangan. Konsolidasi data juga diharapkan bisa dimiliki KKP, termasuk data kapal nelayan yang harus disinkronkan dengan data di Kementerian Perhubungan dan pemerintah daerah.

"Ibu memang wonder woman, tapi negeri ini butuh kerja sama dengan semua pihak terkait. Tidak bisa kerja sendiri di sini. Masalahnya saat ini ya di situ (kerja sendiri)," imbuh Laode. (OL-6)

Komentar