Ekonomi

Kementerian ESDM Yakin Carut-Marut Minerba Segera Tuntas

Kamis, 7 December 2017 16:16 WIB Penulis: Cahya Mulyana

ANTARA FOTO/Prasetyo Utomo

KEMENTERIAN Energi dan Sumber Daya Mineral meyakini permasalahan izin usaha pertambangan (IUP) dan tunggakan PNBP bisa segera tuntas. Pasalnya pembehanan tengah dilakukan melalui kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pihak terkait serta penerapan pembayaran PNBP berbasis daring melalui e-PNBP.

"Selama ini kan perizinan tambang dimiliki daerah. Tapi insyaAllah dengan kerja sama dengan KPK, KLHK dan pihak lainnya berikut e-PNBP, persoalan minerba bisa segera tuntas," ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, di Jakarta, Kamis (7/12).

Ia menjelaskan, pasca kerja sama dan penerbitan e-PNBP persoalan izin tambang bisa segera tuntas. Pasalnya penggunaan e-PNBP maka seluruh proses 6 izin perusahaan tambang, data produksi dan penerimaan negara akan terawasi dengan baik oleh semua pihak.

"Jadi aplikasi itu akan terkoneksi dengan pihak Kementerian Keuangan dan pemerintah daerah. Jadi semua pihak bisa memonitor langsung dan rencananya akan menginput 50 perusahaan minerba yang besar-besar dulu," ujarnya.

Heri mengatakan, alasan utama aplikasi e-PNBP baru bisa menginput 50 perusahaan minerba karena perusahaan tersebut sudah memiliki sistem administrasi berbasis IT. Ke depan semua perusahaan migas akan segera menyusul.

"Jadi dengan begitu pembenahan sektor minerba ini kita harapkan segera selesai," pungkasnya.

Sebelumnya, KPK bersama Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM menggelar rapat koordinasi penataan IUP. Rapat koordinasi ini digelar dalam rangka tindak lanjut penyelesaian penataan IUP.

Dirjen AHU Kemenkumham, Fredi Haris, mengatakan kacaunya IUP mencederai hak-hak negara. Ia mengatakan sudah lama sadar ada hak negara di balik penunggakan IUP.

“Kami siap memblokir,” katanya.

Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan mengatakan, kekisruhan IUP ini juga disebabkan oleh data yang tak terintegrasi satu sama lain. Mulai dari berbagi data pertambangan, perusahaan, dan beneficial ownershipnya.

“Selanjutnya kami akan bakukan data satu peta informasi, kami keroyok untuk membenahi ini,” jelas Pahala.

Usai rapat koordinasi, Pahala menyebutkan ada lima kesimpulan yang akan ditindaklanjuti. Pertama, penataan IUP akan diselesaikan berbasis propinsi. Rekomendasi IUP yang sudah terlambat akan diselesaikan oleh tim bersama. Berdasarkan catatan yang ada, rekomendasi IUP yang sudah terlambat sebanyak 130 di Kalimantan Tengah, 8 di Aceh, dan 17 di Jawa Barat.

Kedua, untuk Surat Keputusan yang sudah habis dan non-CnC, per 31 Desember mendatang secara serentak akan dihentikan pelayanan ekspor impornya oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

Selanjutnya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai akan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak. Bagi entitas yang bermasalah atau ada kewajiban, kedua direktorat ini akan saling berbagi informasi.

Kemudian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan turun ke propinsi untuk menyelesaikan IUP yang non CnC, tumpang tindih, atau sengketa.

Kesimpulan terakhir adalah akan ada klarifikasi untuk tagihan Pendapatan Negara Bukan Pajak. Menurut catatan, ada Rp 4,3 triliun yang masih belum dibayar.

Klarifikasi tunggakan ini akan diselesaikan bersama. Bagi perusahaan yang sudah tidak beroperasi tidak mengugurkan kewajibannya. Untuk perusahaan yang berganti nama guna menghindari kewajiban, akan dilacak siapa beneficial ownershipnya. (OL-6)

Komentar