Polkam dan HAM

Pengadilan Tipikor Serahkan Pengamanan Sidang Novanto ke Polisi

Kamis, 7 December 2017 16:55 WIB Penulis: Damar Iradat

MI/ROMMY PUJIANTO

PENGADILAN Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta mengaku tak mempersiapkan secara khusus pengamanan jelang sidang perdana tersangka kasus korupsi KTP elektronik. Soal pengamanan tetap dikoordinasikan dengan aparat kepolisian.

Humas Pengadilan Tipikor Jakarta Ibnus Basuki mengatakan, selama ini pihaknya juga terus berkoordinasi dengan kepolisian. Terkait kemungkinan adanya ancaman, menurutnya hal itu bakal ditangani polisi.

"Kalau teror dan ancaman, kita pasrahkan saja kepada Polri, ada yang namanya petugas keamanan. Yang jelas pengadilan bersidang sesuai dengan aturan yang ada, sedangkan keamanan Polri," tutur Ibnu di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (7/12).

Ia juga mengakui tidak ada persiapan secara khusus untuk sidang Ketua DPR RI itu. Pihak pengadilan akan memberlakukan sidang Novanto sama seperti sidang yang lain. Sementara itu, untuk antisipasi pemisahan pendukung yang pro dan kontra, hal itu kata dia masih dibahas.

"Itu nanti dibicarakan, belum bisa hari ini, yang jelas berita terakhir adalah mengenai penetapan sidang dan majelisnya," imbuhnya.

Sidang perdana akan digelar pada Rabu, 13 Desember 2017 pekan depan. Berkas perkara Setya Novanto dalam perkara korupsi KTP elektronik secara resmi dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Rabu, 6 Desember 2017 kemarin.

Berkas tersebut terdiri dari empat jilid, dan salah satu berkas terlihat cukup tebal. Halaman muka berkas tersebut tercantum Berkas Perkara dengan nomor No: BP-91/23/11/2017 atas nama tersangka Setya Novanto (Ketua DPR RI).

Novanto ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi KTP-elektronik (KTP-e) untuk kedua kalinya. Novanto diduga menguntungkan diri sendiri dan korporasi dari megaproyek tersebut.

Novanto bersama dengan Anang Sugiana Sudiharjo, Andi Agustinus alias Andi Narogong dan dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri Irman dan Sugiharto diduga kuat telah merugikan keuangan negara sebesar Rp2,3 triliun dari proyek KTP-e tersebut.

Tidak hanya itu, Novanto dan Andi Narogong juga diduga mengatur proyek sejak proses penganggaran, hingga pengadaan KTP-e tersebut. Novanto dan Andi Narogong disebut telah menerima keuntungan dalam proyek KTP-e ini sebesar Rp574,2 miliar.

Atas perbuatannya, Novanto dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (MTVN/OL-6)

Komentar