Ekonomi

Mekanisme Pajak E-commerce Usung Aspek Keadilan

Kamis, 7 December 2017 17:13 WIB Penulis: Tesa Oktiana Surbakti

ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma

GELOMBANG perubahan teknologi perlahan menggeser struktur perdagangan konvensional ke arah berbasis elektronik (e-commerce). Pemerintah pun menyiapkan kebijakan untuk menangkap potensi perkembangan teknologi terutama untuk meningkatkan produktivitas.

Terhadap sektor e-commerce, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 74 Tahun 2017 tentang peta jalan sistem perdagangan nasional berbasis elektronik yang terintegrasi. Mengacu peta jalan tersebut, pemerintah tengah mengatur tata cara berikut mekanisme pungutan pajak agar terjadi kesamaan level of playing field.

Tujuannya tidak lain untuk menghindari perbedaan perlakuan antara sektor perdagangan konvensional dan sektor e-commerce. Pemerintah ingin pemungutan pajak berjalan efektif tanpa mematikan sektor tertentu.

“Kita formulasikan aturan untuk perpajakan di bidang antara konvensional dan digital dalam rangka menciptakan level of playing field. Tidak ada pihak yang dirugikan antara pelaku pajak. Kebijakan itu sedang diformulasikan dan akan difinalkan dengan Dirjen Pajak, Dirjen Bea dan Cukai, serta Badan Kebijakan Fiskal. Intinya tidak ada paket kebijakan untuk membedakan,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani di sela-selaThe 7th Annual International Forum on Economic Development and Public Policy (AIFED), Kamis (7/12).

Sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo, sambung dia, mekanisme pungutan pajak di sektor e-commerce harus mengakomodasi pelaku usaha kecil, mikro dan menengah (UMKM). Mekanisme yang dimaksud ialah mempermudah sektor UMKM untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Termasuk penentuan tarif (rate) pajak yang tidak memberatkan.

Pemerintah berharap semakin banyak pelaku UMKM yang memiliki peluang untuk mengembangkan bisnis di ranah e-commerce. Dia memastikan kanisme pajak e-commerce mengedepankan asas keadilan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif.

“Presiden sudah minta mengkaji terutama perlakuan pajak pada pelaku (usaha) kecil yang di-connect perusahaan platform atau marketplace. Mungkin ada suatu pemberian perlakuan pajak yang memungkinkan mereka melakukan complience kewajiban pajaknya secara lebih mudah. Namun dengan rate yang mungkin bisa dipertimbangkan. Kami sedang menghitung,” imbuh Ani, sapaan akrabnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Suahasil Nazara menekankan pemerintah sudah mempelajari dengan detil dari ekosistem bisnis sektor e-commerce. Kajian tersebut menjadi acuan pemerintah dalam menentukan pihak atau medium yang dikenakan pajak. Sebagai gambaran, terang dia, mekanisme pungutan pajak akan membedah rantai transaksi, apakah terkait pelaku usaha selaku pemilik merchant atau pemilik platform seperti situs jual beli (marketplace).

Adapun jenis pajak yang dikenakan meliputi Pajak Penghasilan (PPh) hingga Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pun pemerataan level of playing field dikatakannya berperan penting agar tidak terjadi ketimpangan pertumbuhan antar kedua sektor. Mengingat, perubahan berjalan begitu cepat sehingga ada potensi tren bisnis kembali berubah.

“Seperti jualan di marketplace, itu sistem pemajakannya bagaimana? Lain lagi dengan ritel online di mana perusahaan yang semua jualan konvensional lalu berkembang ke online, itu juga akan diatur. Perlu kita lihat pemajakan idealnya,” terang Suahasil. (OL-6)

Komentar